MEDAN — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekologis mendesak PT Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTI) dan PT Teluk Nauli menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya di Kepulauan Batu, Kabupaten Nias Selatan (Nisel) setelah izin usaha kedua perusahaan dicabut pemerintah.
Desakan tersebut disampaikan melalui siaran pers pada Kamis (5/3/2026). Koalisi menilai kedua perusahaan masih menjalankan aktivitas meski izin pemanfaatan hutan telah resmi dicabut.
Ketua Aliansi Masyarakat Lintas Sektoral Nias Selatan (AMAL Nisel), Amoni Zega, menegaskan bahwa aktivitas perusahaan telah menimbulkan dampak ekologis serius, termasuk kerusakan hutan, degradasi mangrove, dan penutupan serta penimbunan daerah aliran sungai untuk kepentingan operasional.Baca Juga:
"Akibat terganggunya habitat alami satwa, khususnya buaya, kini terjadi pergeseran habitat dari kawasan muara dan hutan mangrove ke wilayah pesisir yang dekat permukiman. Hingga kini, sedikitnya delapan warga meninggal akibat serangan buaya, sementara sejumlah lainnya luka-luka," ujar Amoni.
Fenomena ini, menurut koalisi, bukan sekadar konflik manusia-satwa, melainkan dampak ekologis dari aktivitas perusahaan yang mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Koalisi juga menyoroti dugaan kriminalisasi terhadap tokoh masyarakat yang menyuarakan dampak ekologis.
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Sumatera Utara, Ganda Maruhum, menyebut lima tokoh masyarakat telah diperiksa oleh Polres Nias Selatan terkait insiden dugaan pengancaman dan kebakaran di area basecamp PT GRUTI.
Koalisi meminta aparat penegak hukum menindak dugaan pelanggaran hukum oleh kedua perusahaan yang masih beroperasi setelah pencabutan izin usaha.
Selain itu, perusahaan diminta melakukan pemulihan ekologis menyeluruh terhadap kawasan hutan, mangrove, dan daerah aliran sungai yang terdampak, serta memberikan ganti rugi kepada keluarga korban dan warga terdampak serangan buaya.
Langkah ini diharapkan menjadi momentum tegas pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan sekaligus mencegah bencana ekologis lebih luas di Sumatera Utara.*
(ad)
TAPSEL Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meresmikan Jembatan Aek Sipange di Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) melantik 85 dokter gigi baru melalui prosesi pengambilan sump
PENDIDIKAN
BINJAI Pemerintah Kota Binjai menggelar kegiatan Safari Ramadan dengan mengunjungi puluhan masjid dan mushola yang tersebar di seluruh w
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sejumlah ulama dan tokoh masyarakat menghadiri undangan buka puasa bersama yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Is
NASIONAL
JAKARTA Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim seIndonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, mengusulkan agar pemerintah Indonesia me
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan dukungannya terhadap penguatan kerja sama dengan Lembaga Perlindunga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meninjau langsung Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaa
EKONOMI
BATUBARA Badan Gizi Nasional (BGN) maupun aparat penegak hukum lainnya, cenderung membiarkan beragam penyimpangan dalam pengelolaan Maka
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah pusat menyalurkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,65 triliun bagi wilayah terdampak bencana di Aceh
PEMERINTAHAN
