Kasus Kekerasan Anak Masih Tinggi, Pemprov Sumut Gandeng LPSK Perkuat Perlindungan Saksi dan Korban

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan dukungannya terhadap penguatan kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna memperluas perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana di daerah tersebut.

Dukungan itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, saat menerima audiensi tim LPSK di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (5/3/2026).

Menurut Sulaiman, sinergi antara LPSK dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut penting untuk memperkuat upaya perlindungan hukum sekaligus menghadirkan rasa keadilan bagi para saksi dan korban.

Baca Juga:

• Aceh Terima Tambahan Rp10,65 Triliun untuk Penanganan Daerah Terdampak Bencana

"Yang pasti Pemprov Sumut mendukung peran LPSK agar lebih luas lagi, termasuk menjalin kerja sama dengan seluruh OPD di Sumut," kata Sulaiman.

Ia menjelaskan, sebelumnya Pemprov Sumut telah menandatangani nota kesepakatan dengan LPSK terkait perlindungan korban.

Melalui kerja sama tersebut, pemerintah daerah berharap dapat menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Sumatera Utara.

Dalam implementasinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumut ditunjuk sebagai penanggung jawab koordinasi program perlindungan tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, mengatakan lembaganya memiliki sejumlah program prioritas yang berfokus pada penguatan layanan perlindungan bagi saksi dan korban.

Program tersebut juga mencakup pemenuhan hak korban melalui mekanisme restitusi dan kompensasi.

Selain itu, LPSK juga menangani sejumlah kasus prioritas, seperti kekerasan seksual, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), terorisme, hingga pelanggaran hak asasi manusia berat.

Sri Suparyati menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2025, LPSK menerima 748 permohonan perlindungan yang berasal dari Sumatera Utara.

Permohonan tersebut didominasi kasus penganiayaan berat serta kekerasan seksual terhadap anak.

Aceh Terima Tambahan Rp10,65 Triliun untuk Penanganan Daerah Terdampak Bencana

Ahli Hukum: Penetapan Tersangka Eks Menag Yaqut Belum Sah Tanpa Audit Kerugian Negara

Gugat Pasal Penghasutan dan Berita Bohong ke MK, Delpedro Marhaen: Ini Pasal Karet

Kasus Suap Proyek Jalan Sumut: Topan Ginting Dituntut 5,5 Tahun Penjara, Rasuli Siregar Dituntut 4 Tahun Penjara

Kanwil Kemenkum Bali Teken Perjanjian Bantuan Hukum 2026, Pastikan Akses Keadilan bagi Masyarakat Kurang Mampu

Fandi Ramadhan Divonis 5 Tahun Penjara, Ibunda Menangis di Sidang: Hukum di Sini Sudah Mati, Anak Saya Tak Bersalah!