MEDAN – Mantan Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Batu Bara, Wahid Khusyairi, dijatuhi vonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan atas tindak pidana korupsi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp 1,1 miliar.
Putusan dibacakan di ruang Cakra 9 PN Medan, Kamis (5/3/2026).
Hakim ketua M. Nazir menyatakan, Wahid juga diwajibkan membayar denda Rp 150 juta. Apabila tidak dibayar, diganti kurungan 70 hari. Selain itu, Wahid harus membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 710 juta.Baca Juga:
Jika tidak dibayar dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita dan dilelang. "Jika harta benda yang disita tidak mencukupi, diganti dengan kurungan 2 tahun 6 bulan," kata hakim.
Kasus ini bermula saat Wahid menjabat Kadis Kesehatan Batu Bara dan mengelola Realisasi Dana BTT untuk beberapa proyek, termasuk pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dengan pagu anggaran Rp 5,17 miliar.
Wahid bersama rekanan seperti Chairuddin Siregar dan Ilmi Sani Ramadhan Sitorus diduga melakukan korupsi bersama-sama melalui CV dan PT penyedia jasa.
Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan mencapai Rp 1.158.081.211. Sementara dua terdakwa lainnya, Chairuddin Siregar dan Ilmi Sani Ramadhan Sitorus, divonis dua tahun penjara dengan denda Rp 50 juta subsider 50 hari kurungan, serta wajib membayar UP masing-masing Rp 5 juta dan Rp 14,7 juta.
Majelis hakim memberikan waktu tujuh hari bagi para terdakwa untuk pikir-pikir menerima putusan atau mengajukan banding.
Kasus ini menegaskan komitmen penegak hukum dalam menindak pejabat daerah yang terbukti merugikan keuangan negara melalui pengelolaan dana publik.*
(ds/dh)
JAKARTA Pemerintah Indonesia menargetkan capaian investasi hingga Rp 13.000 triliun dalam periode 20252029. Target besar tersebut dib
EKONOMI
BINJAI Pemuda asal Kota Binjai, Sumatera Utara, Ardiansyah, yang sebelumnya sempat ditahan oleh pihak imigrasi di Phnom Penh, Kamboja, a
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita logam mulia, valuta asing, hingga uang tunai senilai sekitar Rp 2 miliar dari hasil p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari str
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut diseb
EKONOMI
JAKARTA Kenaikan harga plastik mulai menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi industri makanan dan minuman yang selama ini bergantung
EKONOMI
LUBUK PAKAM Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Deli Serdang menyepakati 17 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pembahasan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam revisi
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa (21/4/2026) sor
EKONOMI
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Ibrahim Arief (Ibam), mengaku heran atas tuntutan 15 tahun p
HUKUM DAN KRIMINAL
