Yusril: Kritik Tajam Akademisi Justru Bantu Pemerintah
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah tid
NASIONAL
TAPANULI SELATAN, SUMUT – Praktik tambang ilegal di Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), diduga beroperasi dengan menyamar menggunakan nama koperasi, sehingga tampak seolah memiliki izin resmi.
Dugaan kolusi antara pelaku tambang dengan pihak koperasi sebagai "kedok izin" ini menjadi sorotan, terutama setelah indikasi pemberian upeti atau "pengamanan" terungkap.
Ketua Gabungan Pergerakan Tapanuli (GAPERTA), Stevenson Ompu Sunggu, menyatakan, informasi ini diperoleh setelah melakukan investigasi dan mengumpulkan data dari berbagai sumber. "Kami sangat menyesalkan jika informasi tersebut benar adanya," ujar Stevenson, Sabtu (7/3/2026).Baca Juga:
Ia menyebut telah mengajukan pengaduan ke Polres Tapsel terkait dugaan praktik tersebut.
Selain dugaan keterlibatan oknum aparat sebagai "beking", satu koperasi disebut menerima upeti untuk memastikan kelancaran aktivitas penambangan ilegal.
"Kami menduga ini modus berkedok izin resmi yang sekaligus berfungsi mendapatkan kepercayaan para pelaku tambang ilegal," jelas Stevenson.
Isu ini menyoroti tantangan serius dalam penegakan hukum terkait tambang ilegal yang diduga melibatkan banyak pihak. Kerusakan lingkungan dan kerugian negara yang ditimbulkan menjadi alasan utama perlunya tindakan tegas.
"Kami meminta aparat penegak hukum aktif menyelidiki seluruh pelaku dan menjamin hukum berdiri tegak tanpa pandang bulu," pungkas Stevenson. Ia juga mengimbau agar semua bentuk tambang ilegal di Angkola Selatan, baik yang berkedok koperasi maupun modus lain, segera diberantas.
Kasat Reskrim Polres Tapsel, IPTU Bontor Desmonth Sitorus, SH, MH, mengatakan pengaduan dari GAPERTA sudah diterima dan pihaknya akan berkoordinasi dengan pelapor terkait lokasi pertambangan.
"Pengaduannya sudah kami terima kemarin. Nanti kami berkoordinasi dengan pelapor terkait lokasi pertambangannya," ujar Bontor kepada wartawan.*
(dh)
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah tid
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan hasil kajian terkait tata kelola partai politik kepada Presiden dan Dewan Perwaki
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, menanggapi kritik publik terkait angga
EKONOMI
JAKARTA Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, mengungkapkan sebanyak 1.700 Satuan Pe
NASIONAL
JAKARTA Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara tengah menyelidiki dugaan penyekapan terhadap seorang anak di bawah umur yang terjadi di sebu
HUKUM DAN KRIMINAL
PEMATANGSIANTAR Puluhan nasabah mendatangi kantor Bank BNI di Jalan Merdeka, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, pada Jumat, 24 April 20
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penanganan pelanggaran dalam proses pemilu di Indonesia masih jauh dari ideal. Lembag
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pembentukan lembaga khusus untuk mengawasi proses kaderisasi partai politik. Usul
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Jusuf Kalla sebagai senior, mentor, dan idola dinilai mencerminka
POLITIK
JAKARTA Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan praktik pengolahan daging ikan sapusapu di bantaran anak Kali Ciliwun
HUKUM DAN KRIMINAL