Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN, SUMUT – Praktik tambang ilegal di Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), diduga beroperasi dengan menyamar menggunakan nama koperasi, sehingga tampak seolah memiliki izin resmi.
Dugaan kolusi antara pelaku tambang dengan pihak koperasi sebagai "kedok izin" ini menjadi sorotan, terutama setelah indikasi pemberian upeti atau "pengamanan" terungkap.
Ketua Gabungan Pergerakan Tapanuli (GAPERTA), Stevenson Ompu Sunggu, menyatakan, informasi ini diperoleh setelah melakukan investigasi dan mengumpulkan data dari berbagai sumber. "Kami sangat menyesalkan jika informasi tersebut benar adanya," ujar Stevenson, Sabtu (7/3/2026).Baca Juga:
Ia menyebut telah mengajukan pengaduan ke Polres Tapsel terkait dugaan praktik tersebut.
Selain dugaan keterlibatan oknum aparat sebagai "beking", satu koperasi disebut menerima upeti untuk memastikan kelancaran aktivitas penambangan ilegal.
"Kami menduga ini modus berkedok izin resmi yang sekaligus berfungsi mendapatkan kepercayaan para pelaku tambang ilegal," jelas Stevenson.
Isu ini menyoroti tantangan serius dalam penegakan hukum terkait tambang ilegal yang diduga melibatkan banyak pihak. Kerusakan lingkungan dan kerugian negara yang ditimbulkan menjadi alasan utama perlunya tindakan tegas.
"Kami meminta aparat penegak hukum aktif menyelidiki seluruh pelaku dan menjamin hukum berdiri tegak tanpa pandang bulu," pungkas Stevenson. Ia juga mengimbau agar semua bentuk tambang ilegal di Angkola Selatan, baik yang berkedok koperasi maupun modus lain, segera diberantas.
Kasat Reskrim Polres Tapsel, IPTU Bontor Desmonth Sitorus, SH, MH, mengatakan pengaduan dari GAPERTA sudah diterima dan pihaknya akan berkoordinasi dengan pelapor terkait lokasi pertambangan.
"Pengaduannya sudah kami terima kemarin. Nanti kami berkoordinasi dengan pelapor terkait lokasi pertambangannya," ujar Bontor kepada wartawan.*
(dh)
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN