Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL – Korda Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (DPC Grib) Jaya Tapanuli Selatan (Tapsel), Marahalim Harahap, memberikan apresiasi atas kinerja Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dalam menangani kasus dugaan penggelapan beras Bantuan Pasca Banjir Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan dugaan pungutan liar BLT Kesra di Desa Parsalakan, Kecamatan Angkola Barat.
Dalam keterangan pers di Warkop Melseb, Padang Sidempuan, Marahalim menyampaikan bahwa Kejari Tapsel telah memanggil saksi masyarakat Dusun Huta Lambung pada Selasa (3/3/2026) untuk memberikan keterangan terkait dugaan pemalsuan tanda tangan penerima manfaat.
Namun, saksi terkait tanda tangan palsu tidak dapat hadir karena berada di luar kota.Baca Juga:
"Kami apresiasi respon cepat Kejari Tapsel yang sudah menangani kasus ini pro rakyat. Pada Rabu (4/3/2026), terlapor Kepala Desa Parsalakan Surya dan Kepala Dusun Huta Lambung, Rukiah, juga dipanggil untuk memberikan keterangan," ujar Marahalim Harahap.
Anggota DPRD Tapsel Fraksi Gerindra, Eddy Arryanto Hasibuan, menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus ini hingga proses hukum berjalan di pengadilan.
"Selaku wakil rakyat, saya akan mengawal kasus ini hingga bergulir ke meja hijau," tegas Eddy.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Tapsel melalui konfirmasi telepon mengiyakan, bahwa Kepala Desa dan Kepala Dusun memang telah dimintai keterangan oleh pihak kejaksaan.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan dugaan penggelapan bantuan sosial yang seharusnya diterima masyarakat terdampak banjir, serta pemalsuan dokumen resmi yang merugikan penerima manfaat.*
(dh)
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN