Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
TAPSEL – Korda Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (DPC Grib) Jaya Tapanuli Selatan (Tapsel), Marahalim Harahap, memberikan apresiasi atas kinerja Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dalam menangani kasus dugaan penggelapan beras Bantuan Pasca Banjir Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan dugaan pungutan liar BLT Kesra di Desa Parsalakan, Kecamatan Angkola Barat.
Dalam keterangan pers di Warkop Melseb, Padang Sidempuan, Marahalim menyampaikan bahwa Kejari Tapsel telah memanggil saksi masyarakat Dusun Huta Lambung pada Selasa (3/3/2026) untuk memberikan keterangan terkait dugaan pemalsuan tanda tangan penerima manfaat.
Namun, saksi terkait tanda tangan palsu tidak dapat hadir karena berada di luar kota.Baca Juga:
"Kami apresiasi respon cepat Kejari Tapsel yang sudah menangani kasus ini pro rakyat. Pada Rabu (4/3/2026), terlapor Kepala Desa Parsalakan Surya dan Kepala Dusun Huta Lambung, Rukiah, juga dipanggil untuk memberikan keterangan," ujar Marahalim Harahap.
Anggota DPRD Tapsel Fraksi Gerindra, Eddy Arryanto Hasibuan, menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus ini hingga proses hukum berjalan di pengadilan.
"Selaku wakil rakyat, saya akan mengawal kasus ini hingga bergulir ke meja hijau," tegas Eddy.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Tapsel melalui konfirmasi telepon mengiyakan, bahwa Kepala Desa dan Kepala Dusun memang telah dimintai keterangan oleh pihak kejaksaan.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan dugaan penggelapan bantuan sosial yang seharusnya diterima masyarakat terdampak banjir, serta pemalsuan dokumen resmi yang merugikan penerima manfaat.*
(dh)
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI