Baru 16 Persen Cair dari Rp135 M, Satgas PRR Kebut Pemulihan Lima Puluh Kota Sebelum Tahun Ini Habis
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
TAPSEL – Dugaan penggelapan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan pungutan liar (pungli) Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Parsalakan, Tapanuli Selatan, mulai memasuki babak baru.
Hal ini menyusul pemanggilan saksi dan terlapor oleh Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan (Tapsel).
Koordinator Daerah DPC Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Tapsel, Marahalim Harahap, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di King Kopi, Jalan Kenanga, Kota Padang Sidimpuan, Jumat (6/3/2026).Baca Juga:
"Laporan kami dari Li-Ra pada Januari 2026 lalu terkait dugaan penggelapan beras bantuan pasca banjir dan dugaan pungli BLT oleh Kepala Desa Parsalakan Surya Darma Siregar serta Kepala Dusun Huta Lambung Rukiah Lubis mulai babak baru," ujar Marahalim.
Ia menambahkan, masyarakat Dusun Huta Lambung telah dimintai keterangan sebagai saksi pelapor
Begitu juga terlapor, Kepala Desa dan Kepala Dusun Huta Lambung, yang telah memberikan keterangan di Kejari Tapsel.
"Informasi yang kami terima, pihak kejaksaan sudah memanggil saksi pelapor dan terlapor untuk memberikan keterangan. Saat ini dugaan pungli potongan BLT Kesra sedang didalami pihak kejaksaan," jelas Marahalim.
Sementara itu, Direktur Investigasi Sosial Control Indonesia (SCI), S. Kalakap, menegaskan agar Kepala Desa dan Kepala Dusun Huta Lambung dicopot dari jabatannya jika terbukti melakukan pungli.
"Jika benar dugaan pungli pemotongan BLT Kesra tersebut, hal ini mencoreng norma dan etika pejabat. BLT adalah program pemerintah untuk kepedulian terhadap rakyat. Sangat tidak elok jika rejeki masyarakat dimainkan oleh pejabat," tegas Kalakap.
Kalakap juga menambahkan, pihaknya akan terus mengawal proses ini dan menyiapkan unjuk rasa jika Kadus Huta Lambung tidak dicopot.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas pejabat desa dan hak masyarakat penerima bantuan sosial, sekaligus menjadi ujian bagi aparat hukum dalam menegakkan keadilan dan akuntabilitas di tingkat desa.*
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
LANGKAT Ketua Pemuda Muslimin Sumatera Utara (PMS) Kabupaten Langkat sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya, S.IP,
POLITIK
CHONBURI Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tampak tidak terlalu puas meski skuad Garuda berhasil menang 30 atas Timor Leste pada laga
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi III DPR RI dipastikan masih menyusun dan melakukan harmonisasi terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. Bahk
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pe
EKONOMI
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengembangkan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur rel Direktorat Jenderal P
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Batu Bara melalui Bidang Perlindungan Anak
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai membuka secara transparan tata kelol
PEMERINTAHAN
BATU BARA Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sorotan muncul menyusu
PEMERINTAHAN