Rico Waas Tegaskan May Day di Medan Bukan Sekadar Pengamanan, Tapi Pelayanan untuk Buruh
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa pendekatan Pemerintah Kota Medan dalam peringatan Hari Buruh Internasion
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Habiburokhman, mengungkap pesan khusus Presiden Prabowo Subianto kepada DPR terkait penegakan hukum di Indonesia.
Menurut Habiburokhman, presiden meminta agar setiap proses hukum dilakukan secara adil, transparan, dan bebas dari kesalahan prosedural (miscarriage of justice), terutama bagi warga biasa yang berperkara.
Pesan itu disampaikan saat rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR dengan selebgram sekaligus pemilik restoran Bibi Kelinci, Nabilah O'Brien, Senin (9/3/2026).Baca Juga:
Kasus Nabilah sempat viral di media sosial karena statusnya sebagai tersangka dalam dugaan pencurian, meski yang bersangkutan adalah korban.
"Secara khusus, Presiden Prabowo menitip pesan kepada kami untuk menghindari kekeliruan dalam proses peradilan agar orang kecil yang berperkara bisa tersenyum karena mendapatkan keadilan," ujar Habiburokhman.
Habiburokhman menekankan peran DPR dalam memastikan proses hukum sesuai aturan. Beberapa kasus yang diawasi Komisi III DPR bahkan mendapat putusan yang lebih manusiawi:
Kasus Adhe Pressly Hogiminaya, yang sempat menjadi tersangka usai dua pelaku penjambretan yang dikejarnya meninggal, dihentikan penuntutannya oleh jaksa berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Kasus Muhammad Misbahul Huda, guru honorer di Probolinggo yang sempat menjadi tersangka rangkap jabatan, dihentikan penyidikannya oleh Kejaksaan Agung setelah DPR menyoroti penerapan Pasal 36 KUHP baru yang mensyaratkan unsur kesengajaan.
Kasus ABK Fandi Ramadhan, terdakwa penyelundupan 2 ton sabu, divonis lima tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan hukuman mati.
DPR menekankan agar hukuman mati menjadi alternatif terakhir dan diterapkan secara sangat selektif sesuai KUHP baru.
Menurut Habiburokhman, pengawasan DPR terhadap kasus-kasus viral seperti ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia.
"Hukum tidak boleh tajam ke bawah tapi tumpul ke atas," ujarnya.
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa pendekatan Pemerintah Kota Medan dalam peringatan Hari Buruh Internasion
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah turun langsung memimpin pemusnahan ladang ganja hasil temuan Direktorat Reserse Na
HUKUM DAN KRIMINAL
PANGKALPINANG Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan keterbukaan informasi publik di d
PEMERINTAHAN
MEDAN Warga Kelurahan Titi Kuning, khususnya yang kerap melintas di Jalan Speksi Kanal, Kecamatan Medan Johor, kini dapat bernapas lega.
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memaparkan sejumlah proyek strategis nasional yang tengah dan akan dibangun di Kota Medan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 29 huruf i dan huruf j UndangUndang Nomor 19
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UndangUndang Administrasi Pemerintahan dengan mene
HUKUM DAN KRIMINAL
CILACAP Presiden RI Prabowo Subianto mendorong penguatan pembelajaran bahasa asing bagi pelajar Indonesia sejak jenjang sekolah dasar. B
PENDIDIKAN
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan memusnahkan barang bukti dari 216 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
PANGKALPINANG Forum Pencucian Pasir Tailing (FP2T) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf
NASIONAL