JAKARTA – Perlindungan hukum terhadap komisioner dalam Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia dimaksudkan untuk menjaga independensi lembaga tersebut dalam mengawasi pelayanan publik.
Namun, imunitas tersebut tidak berarti komisioner kebal terhadap proses hukum.
Mantan anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016–2021, Adrianus Meliala, mengatakan ketentuan imunitas dalam Undang-Undang Ombudsman hanya berlaku ketika komisioner menjalankan tugas dan kewenangannya.Baca Juga:
Ia merujuk pada Pasal 10 Undang-Undang Ombudsman yang menyatakan bahwa Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di pengadilan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
Menurut Adrianus, aturan tersebut bertujuan melindungi independensi lembaga ketika mengambil keputusan dalam pengawasan pelayanan publik.
"Kalau menyangkut pekerjaan dan mengenai mengapa saya memutuskan A, B, C, itu hak kami, itu imunitas," kata Adrianus, Selasa (10/3/2026).
Adrianus menjelaskan, imunitas komisioner Ombudsman berlaku ketika mereka mengambil keputusan dalam pemeriksaan laporan masyarakat atau ketika mengeluarkan tindakan korektif kepada instansi tertentu.
Dalam konteks tersebut, komisioner tidak dapat diproses secara hukum hanya karena keputusan atau pendapat yang diambil dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Namun, ia menegaskan bahwa perlindungan tersebut tidak berlaku apabila terdapat dugaan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan tugas lembaga.
"Kalau kemudian ada uang mengalir, itu kan bukan imunitas," ujarnya.
Menurut Adrianus, apabila terdapat dugaan transaksi atau aliran dana yang berkaitan dengan perkara tertentu, aparat penegak hukum tetap dapat memprosesnya karena hal tersebut berada di luar perlindungan jabatan.
Ia menambahkan, imunitas dalam jabatan tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menghindari proses hukum atas tindakan pribadi.
SHANGHAI Indonesia resmi memperkuat kerja sama di bidang ekonomi kreatif digital dengan meresmikan Pusat Penelitian dan Pengembangan Ber
INTERNASIONAL
PANGKALPINANG Dua saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara dugaan kelalaian medis dr Ratna Setia Asih menegaskan bahwa pen
KESEHATAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap masih banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Grati
PEMERINTAHAN
MEDAN Seorang penyidik Resmob Polrestabes Medan dikenakan penempatan khusus (patsus) oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sum
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo mendorong penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi batu bara untuk kebutuhan domestik
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan pengadaan layanan video conference senilai Rp5,7 miliar yang dialokasikan untuk periode Apri
PEMERINTAHAN
KUPANG Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong Koperasi Simpan Pinjam Tanaoba Lais Manekat (KSP TLM) Indonesia untuk mengambi
EKONOMI
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungbalai dalam rangka penyampaian rekomenda
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan berdasarkan capaian produ
EKONOMI
JAKARTA El Rumi resmi menikahi Syifa Hadju dalam prosesi akad nikah yang digelar di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (26/4
ENTERTAINMENT
