JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Peduli Akan Sosial (DPP IMPAS) melakukan aksi demonstrasi di kantor Kementerian Kehutanan RI, menyoroti dugaan jual beli lahan di kawasan hutan lindung di Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Dalam aksi yang berlangsung beberapa jam, DPP IMPAS menyoroti dugaan keterlibatan PT NSHE dan beberapa oknum masyarakat terkait penguasaan tanah seluas ±30 hektar di Kelurahan Wek I, Batang Toru, yang merupakan tanah ulayat Harajaon Luat Marancar.
Tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8088/MNLH-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018.Baca Juga:
Menurut DPP IMPAS, PT NSHE mengklaim berhak melakukan pelepasan hak atas lahan dengan ganti rugi jika diberikan izin, meskipun hal ini diduga bertentangan dengan hukum nasional.
Dugaan penjualan lahan tersebut disebut-sebut memicu bencana alam berupa banjir bandang yang merusak permukiman masyarakat di Batang Toru dan sekitarnya.
Dalam tuntutannya, DPP IMPAS mendesak:
1. Kementerian Kehutanan RI memberikan perhatian serius dan mengambil tindakan tegas terhadap dugaan jual beli tanah di kawasan hutan di tanah adat Luat Marancar.
2. Satgas PKH RI segera turun ke lokasi untuk investigasi.
3. Pemberian sanksi tegas terhadap PT NSHE atas pelanggaran kawasan hutan.
4. Penangkapan pemilik PT NSHE karena dugaan perusakan hutan lindung yang mengakibatkan bencana banjir bandang.
5. Penegakan hukum dan perlindungan hutan di wilayah Batang Toru.
Aksi ini menyoroti konflik antara pembangunan proyek PLTA Marancar dan perlindungan kawasan hutan lindung yang masih menjadi polemik di Tapanuli Selatan.*
(dh)
BANDUNG Aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kota Bandung, Jawa Barat, berujung ricuh pada Jumat malam, 1 Mei 2026
PERISTIWA
BIREUEN Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, SE melakukan silaturahmi dengan Muhammad Ali bin Abdul Muthaleb atau Abu Paya Pasi, Imam Besar M
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo meminta aparat penegak hukum menghentikan penanganan kasus dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Sejumlah warga di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, mengadu kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution ter
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengakui masih banyak perusahaan di wilayahnya yang membayar pekerja di bawah upah m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) mengamankan 101 orang yang diduga akan melakukan tindakan anarkistis dalam perin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 dengan suasana meriah dan penuh kebersamaan di Gedung P
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Suasana haru dan penuh kekhidmatan menyelimuti Aula Gedung Organisasi Wanita (GOW) Kota Tanjungbalai saat Wali Kota Tanjung
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menjadikan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 sebagai momentum memperkuat sine
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkap perjalanan politiknya yang disebut penuh tantangan, termasuk empat kali kegagalan dalam kon
POLITIK
