Sumut Provinsi Teratas Narkoba sejak 2019, Bobby Nasution Perkuat Sinergi Basmi Peredarannya
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Peduli Akan Sosial (DPP IMPAS) melakukan aksi demonstrasi di kantor Kementerian Kehutanan RI, menyoroti dugaan jual beli lahan di kawasan hutan lindung di Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Dalam aksi yang berlangsung beberapa jam, DPP IMPAS menyoroti dugaan keterlibatan PT NSHE dan beberapa oknum masyarakat terkait penguasaan tanah seluas ±30 hektar di Kelurahan Wek I, Batang Toru, yang merupakan tanah ulayat Harajaon Luat Marancar.
Tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8088/MNLH-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018.Baca Juga:
Menurut DPP IMPAS, PT NSHE mengklaim berhak melakukan pelepasan hak atas lahan dengan ganti rugi jika diberikan izin, meskipun hal ini diduga bertentangan dengan hukum nasional.
Dugaan penjualan lahan tersebut disebut-sebut memicu bencana alam berupa banjir bandang yang merusak permukiman masyarakat di Batang Toru dan sekitarnya.
Dalam tuntutannya, DPP IMPAS mendesak:
1. Kementerian Kehutanan RI memberikan perhatian serius dan mengambil tindakan tegas terhadap dugaan jual beli tanah di kawasan hutan di tanah adat Luat Marancar.
2. Satgas PKH RI segera turun ke lokasi untuk investigasi.
3. Pemberian sanksi tegas terhadap PT NSHE atas pelanggaran kawasan hutan.
4. Penangkapan pemilik PT NSHE karena dugaan perusakan hutan lindung yang mengakibatkan bencana banjir bandang.
5. Penegakan hukum dan perlindungan hutan di wilayah Batang Toru.
Aksi ini menyoroti konflik antara pembangunan proyek PLTA Marancar dan perlindungan kawasan hutan lindung yang masih menjadi polemik di Tapanuli Selatan.*
(dh)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan terus memperkuat sinergi dengan Kodim 0201/Medan untuk mempercepat pembangunan sekaligus mendukung berbagai pr
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penetapan perwalian anak bukan sekadar urusan administrasi. Menurutnya, proses t
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melantik Erfin Fahrurrazi sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan. Rico
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mendorong Toba Caldera Culture Festival 2026 menjadi momentum untuk memperkenalkan
PARIWISATA
NIAS BARAT Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya menegaskan kemajuan pendidikan di Kabupaten Nias Barat membutuhkan kolabora
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Pendidikan Aceh pada 2026 dinilai perlu mengubah orientasi kebijakan dari sekadar memperluas akses menjadi memastikan setiap
PENDIDIKAN
KUALA, LANGKAT Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mendorong Desa Bekiung, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, menjadi desa e
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno membantah isu yang menyebut dirinya mundur da
POLITIK
KUALA, LANGKAT Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menyerahkan peralatan produksi abon sapi dan cookies kepada Kelompok Ibui
PENDIDIKAN