Hashim Djojohadikusumo Ungkap Kekhawatiran Investor soal Kebijakan Prabowo-Gibran
JAKARTA Utusan Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan adanya kekhawatiran dari sejumlah investor mengenai
EKONOMI
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap tangan (OTT) Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cilacap Sadmoko Danardono terkait dugaan pemerasan.
Dalam operasi tersebut, KPK juga menyita uang tunai sebesar Rp 610 juta yang diduga terkait dengan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).
Asep Guntur Rahayu, Plt Deputi Penindakan KPK, menjelaskan bahwa uang tersebut ditemukan di rumah Asisten II Kabupaten Cilacap, Ferry Adhi Dharma, yang diduga digunakan untuk pemberian THR kepada pihak eksternal.Baca Juga:
Selain itu, KPK juga mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dari lokasi yang berbeda.
"Uang tersebut berasal dari setoran perangkat daerah Kabupaten Cilacap dan sudah dimasukkan ke dalam goodie bag untuk diberikan sebagai THR kepada pihak luar," ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (14/3/2026).
Menurut Asep, sebagian dari uang yang disita baru saja diterima oleh Ferry Adhi Dharma dari setoran perangkat daerah dan ditemukan di ruang kerjanya.
Kasus ini mengarah pada dugaan korupsi terkait pemerasan dan penerimaan uang yang tidak sah dari pegawai pemerintah daerah di Kabupaten Cilacap.
KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Sebagai Tersangka
KPK menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan setelah cukup bukti ditemukan dalam OTT tersebut. Selain Syamsul Auliya, KPK juga menetapkan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam tindakan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya, kami telah menetapkan dua tersangka, yaitu Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Sadmoko Danardono," kata Asep.
Bupati Syamsul Auliya menjabat untuk periode 2025-2030, sementara Sekda Sadmoko Danardono merupakan pejabat tinggi di Pemkab Cilacap yang bertanggung jawab dalam sejumlah kebijakan pemerintahan daerah.
Proses Hukum Berlanjut
KPK memastikan bahwa proses hukum terhadap kedua tersangka akan dilanjutkan dengan penuh transparansi.
Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat melibatkan pejabat tinggi di pemerintahan daerah yang diduga melakukan praktik korupsi dengan melibatkan perangkat daerah dalam pemerasan untuk kepentingan pribadi.*
(d/dh)
JAKARTA Utusan Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan adanya kekhawatiran dari sejumlah investor mengenai
EKONOMI
JAKARTA Lionel Messi tengah berduka. Ayah sekaligus sosok penting dalam perjalanan kariernya, Jorge Messi, meninggal dunia pada Jumat, 8
ENTERTAINMENT
BINJAI Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, H.M Yusuf, melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman para Veteran di wilayah Sumatera Uta
NASIONAL
JAKARTA Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap berada di atas 5 persen dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kesejahteraan mas
EKONOMI
JAKARTA Gerhana Matahari Total (GMT) yang diperkirakan terjadi pada Rabu, 12 Agustus 2026, tidak dapat diamati dari wilayah Indonesia. B
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana merombak buku pelajaran yang digunakan siswa dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pemulihan sekitar 57 rib
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti Prakt
PENDIDIKAN
JAKARTA Buah yang biasa ditemui di pasar dan supermarket ternyata tidak semuanya memiliki bentuk seperti sekarang sejak awal. Sejumlah b
PERTANIAN AGRIBISNIS
ACEH BARAT Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh
NASIONAL