Purna Tugas H. Mansyur, Camat Tanjung Tiram Yusrizal Sampaikan Apresiasi dan Pesan Penuh Haru
BATU BARA Suasana penuh haru dan kekeluargaan mewarnai acara perpisahan purna tugas Bapak H. Mansyur, staf Pemerintah Kecamatan Tanjung
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Komisi III DPR RI menyepakati sejumlah poin penting dalam rapat khusus terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, Rabu, 18 Maret 2026.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan rapat tersebut menghasilkan lima kesimpulan utama yang disepakati lintas fraksi.
Pertama, Komisi III mengapresiasi kinerja Polri bersama pihak terkait yang dinilai berhasil mengungkap peristiwa serta mengidentifikasi para pelaku.Baca Juga:
Kedua, DPR mendorong sinergi antara Polri dan TNI dalam penanganan perkara, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Ketiga, Komisi III meminta LPSK segera memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban, keluarga, serta pihak terkait lainnya.
Keempat, DPR mendorong LPSK berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan guna memastikan pemulihan kesehatan korban berjalan optimal.
Kelima, Komisi III memutuskan membentuk panitia kerja (Panja) untuk mengawal penanganan kasus tersebut.
"Komisi III DPR RI akan terus mengawal penanganan perkara ini dengan membentuk Panitia Kerja," kata Habiburokhman.
Selain itu, DPR juga berencana menggelar rapat kerja lanjutan bersama Polri, LPSK, dan kuasa hukum korban sebagai bentuk pengawasan terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat.
Di sisi lain, aparat penegak hukum masih mendalami jumlah pelaku dalam kasus ini.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Iman Imanuddin, menyatakan jumlah pelaku kemungkinan lebih dari empat orang.
"Dari hasil penyelidikan, tidak menutup kemungkinan pelaku lebih dari empat orang," ujar Iman dalam konferensi pers.
BATU BARA Suasana penuh haru dan kekeluargaan mewarnai acara perpisahan purna tugas Bapak H. Mansyur, staf Pemerintah Kecamatan Tanjung
PEMERINTAHAN
MEDAN Praktisi hukum asal Medan, Dr. Hasrul Benny Harahap, SH, MHum, menyoroti persoalan pemanggilan advokat oleh aparat penegak hukum (
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memperkuat upaya pemutakhiran data wilayah y
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Batu Bara, Ny. Henny Heridawaty Baharuddin, turut tampil dalam rang
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Syahdian Purba Siboro membuka Rembuk Stunting Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengingatkan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) agar tidak menjadik
PENDIDIKAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong pemerintah daerah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan memperluas ke
EKONOMI
BATAM Batam berpeluang naik kelas menjadi salah satu pusat investasi dan teknologi di Indonesia. Kota yang sejak lama dikembangkan sebag
EKONOMI
Oleh Dr. Budi Suryanto, S.H., M.H., M.Si.PERSOALAN tanah di Indonesia bukan sekadar urusan sertipikat, batas wilayah, atau tata ruang. Ia a
OPINI
BATU BARA Upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika terus diperkuat hingga tingkat desa. Salah satunya melalui rapat koordin
PEMERINTAHAN