Pemko Medan Bantu Tebus Ijazah, 278 Siswa Terbebas dari Tunggakan Pendidikan
MEDAN Persoalan biaya pendidikan masih membuat sebagian siswa yang telah menyelesaikan sekolah belum dapat membawa pulang ijazah mereka.
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Komisi III DPR RI menyepakati sejumlah poin penting dalam rapat khusus terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, Rabu, 18 Maret 2026.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan rapat tersebut menghasilkan lima kesimpulan utama yang disepakati lintas fraksi.
Pertama, Komisi III mengapresiasi kinerja Polri bersama pihak terkait yang dinilai berhasil mengungkap peristiwa serta mengidentifikasi para pelaku.Baca Juga:
Kedua, DPR mendorong sinergi antara Polri dan TNI dalam penanganan perkara, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Ketiga, Komisi III meminta LPSK segera memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban, keluarga, serta pihak terkait lainnya.
Keempat, DPR mendorong LPSK berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan guna memastikan pemulihan kesehatan korban berjalan optimal.
Kelima, Komisi III memutuskan membentuk panitia kerja (Panja) untuk mengawal penanganan kasus tersebut.
"Komisi III DPR RI akan terus mengawal penanganan perkara ini dengan membentuk Panitia Kerja," kata Habiburokhman.
Selain itu, DPR juga berencana menggelar rapat kerja lanjutan bersama Polri, LPSK, dan kuasa hukum korban sebagai bentuk pengawasan terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat.
Di sisi lain, aparat penegak hukum masih mendalami jumlah pelaku dalam kasus ini.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Iman Imanuddin, menyatakan jumlah pelaku kemungkinan lebih dari empat orang.
"Dari hasil penyelidikan, tidak menutup kemungkinan pelaku lebih dari empat orang," ujar Iman dalam konferensi pers.
Polda Metro Jaya telah mengidentifikasi dua terduga pelaku berinisial BHC dan MAK sebagai eksekutor penyiraman.
Keduanya masih dalam pengejaran. Polisi juga terus mengumpulkan bukti ilmiah melalui metode scientific crime investigation.
Sementara itu, dari unsur militer, Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Yusri Nuryanto, menyatakan pihaknya telah menahan empat prajurit aktif yang diduga terlibat.
Keempat anggota BAIS TNI tersebut berinisial NDP, SL, BWH, dan ES. Tiga di antaranya merupakan perwira dengan pangkat tertinggi kapten.
"Tadi pagi saya menerima empat orang yang diduga tersangka," kata Yusri.
Perbedaan keterangan antara kepolisian dan TNI terkait jumlah pelaku menjadi sorotan dalam proses pengungkapan kasus ini.
Pembentukan Panja oleh DPR menandai meningkatnya pengawasan politik terhadap penanganan kasus kekerasan terhadap aktivis.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa DPR ingin memastikan proses hukum berjalan transparan, akuntabel, serta memberikan perlindungan maksimal kepada korban.*
(bb/ad)
MEDAN Persoalan biaya pendidikan masih membuat sebagian siswa yang telah menyelesaikan sekolah belum dapat membawa pulang ijazah mereka.
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan membuka ruang evaluasi terhadap standar pelayanan publik melalui Forum K
PEMERINTAHAN
JAKARTA Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pengunduran diri Mashudi telah dit
NASIONAL
JAKARTA Sidang perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi kem
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mengatakan tim kuasa hukumnya telah menyiapkan sekitar 2.000 pertanyaan untuk mengg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menegur tim hukum terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa dalam sidang pembuk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa meminta jaksa penuntut umum (JPU) menunjukkan ijazah Joko Widodo yang menjadi baran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Nega
SOSOK
JAKARTA Pimpinan DPR RI menerima audiensi Presidium Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026
NASIONAL