JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Safaruddin, mendorong agar penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, diproses melalui mekanisme peradilan umum.
Dorongan tersebut muncul seiring berkembangnya penyidikan yang mengindikasikan keterlibatan unsur militer dalam perkara tersebut.
Safaruddin menyatakan, informasi awal dari otoritas militer menunjukkan kemungkinan bahwa kasus ini tidak hanya melibatkan warga sipil.Baca Juga:
"Kemungkinan ini berkembang, bukan hanya dari rekan-rekan TNI sendiri, tetapi ada kemungkinan unsur sipil juga terlibat," ujarnya di Gedung DPR RI, Rabu, 18 Maret 2026.
Menurut Safaruddin, penanganan perkara ini perlu mengacu pada skema koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHAP.
Aturan tersebut mengatur penanganan perkara yang melibatkan pelaku dari unsur militer dan sipil dalam satu tindak pidana.
Ia menilai, melalui mekanisme tersebut, persidangan berpotensi dilakukan di peradilan umum.
"Persidangan nanti akan tergambar berdasarkan ketentuan Pasal 170 KUHAP," kata dia.
Komisi III DPR RI, lanjut Safaruddin, telah menyepakati pembentukan panitia kerja (Panja) untuk mengawal proses hukum agar berjalan transparan dan akuntabel.
Safaruddin menegaskan pentingnya sinergi antara Polri dan TNI dalam mengusut kasus ini.
Ia menyebut koordinasi lintas institusi diperlukan untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat, termasuk dugaan aktor intelektual di balik serangan, dapat diungkap secara menyeluruh.
DPR, kata dia, akan memanggil berbagai pihak melalui rapat dengar pendapat (RDP) guna memperkuat pengawasan terhadap proses penyidikan.
"Semua pihak akan kami minta memberikan keterangan agar perkara ini terang," ujarnya.
Di sisi lain, KontraS juga mendesak agar kasus ini diproses melalui peradilan umum.
Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Jane Rosalina, menilai tindakan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus merupakan tindak pidana umum, bahkan berpotensi sebagai percobaan pembunuhan berencana terhadap pembela HAM.
Ia merujuk pada ketentuan Tap MPR Nomor VIII Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyebut prajurit tunduk pada peradilan umum dalam kasus pidana umum.
"Kasus ini seharusnya diproses di peradilan umum," kata Jane.
KontraS juga menyoroti perbedaan data tersangka antara kepolisian dan militer.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap dua terduga pelaku berinisial BHC dan MAK yang diduga sebagai eksekutor.
Polisi juga menyebut jumlah pelaku kemungkinan lebih dari empat orang.
Sementara itu, BAIS TNI melalui Pusat Polisi Militer TNI telah menahan empat anggota aktif sebagai tersangka.
Perbedaan informasi tersebut dinilai menunjukkan adanya ketidakpastian dalam proses hukum yang berjalan.
KontraS mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen untuk mengungkap kasus secara menyeluruh, termasuk aktor intelektual di balik serangan.
Menurut Jane, keterlibatan lembaga independen seperti Komnas HAM penting untuk memastikan proses pengungkapan berjalan objektif dan bebas dari konflik kepentingan.
Peristiwa penyiraman terjadi pada Kamis, 12 Maret 2026, di kawasan Jalan Salemba I–Talang, Senen, Jakarta Pusat.
Saat itu, Andrie Yunus diserang oleh dua orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan.
Cairan yang disiramkan mengenai wajah, mata, dada, dan kedua tangannya.
Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku menggunakan pakaian berbeda untuk mengelabui identitas sebelum melarikan diri.
Hingga kini, arah penanganan perkara masih menjadi perdebatan antara mekanisme peradilan militer dan peradilan umum.
Namun, DPR melalui Panja berkomitmen mengawal proses hukum agar seluruh pihak yang terlibat dapat diadili secara transparan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.*
(tt/ad)
JAKARTA Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mengisi waktu ngabuburit dengan pertemuan bersama Utusan Khusus Presiden (
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pentingnya peran olahraga kemasyarakatan dalam membangun masyarakat yang seh
OLAHRAGA
JAKARTA Keriuhan dini hari di kelab malam Whiterabbit, kawasan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, berubah menjadi ketegangan yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) memprediksi bahwa Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah berpotensi jatuh p
AGAMA
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar kini kembali menjadi sorotan publik setelah berbalik sikap dalam polemik mengenai ijazah P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, mengklarifikasi mengenai pengadaan kendaraan dinas yang tercatat dalam anggaran Pemkot Medan sebesar R
PEMERINTAHAN
ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., didampingi Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., melakukan
NASIONAL
JAKARTA Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas pelaku produsen yang menjual kebutu
EKONOMI
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Safaruddin, mendorong agar penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menyepakati sejumlah poin penting dalam rapat khusus terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordin
HUKUM DAN KRIMINAL
