Dugaan Sabotase dalam Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Aktivis KontraS, Hendardi Desak Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta

JAKARTA — Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, semakin menambah sorotan publik setelah adanya dugaan sabotase dalam proses penegakan hukum.

Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap perbedaan mencolok antara hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan pernyataan dari TNI melalui Pusat Polisi Militer (Puspom).

Hendardi menilai perbedaan tersebut membingungkan publik dan berpotensi mengganggu transparansi serta kelancaran pengungkapan kasus.

Baca Juga:

• Keenan Nasution Dihujat Netizen, Tetap Lanjutkan Kasus Hak Cipta Lagu Nuansa Bening

Sebelumnya, Puspom TNI mengumumkan bahwa empat anggota Denma BAIS TNI, yakni NDP, SL, BHW, dan ES, telah diamankan atas dugaan keterlibatan dalam penganiayaan berencana.

Namun, Polda Metro Jaya mengungkapkan dua inisial pelaku, yakni BAC dan MAK, bahkan menyatakan kemungkinan lebih banyak pelaku terlibat.

"Perbedaan narasi ini tidak hanya membingungkan, tetapi juga dapat mengaburkan proses hukum yang sedang berjalan. Ini terlihat jelas sebagai upaya interupsi dalam proses penyidikan yang sedang berlangsung," kata Hendardi, Kamis (19/3/2026), menanggapi pernyataan kedua institusi yang saling berbeda.

Perbedaan Informasi yang Membingungkan Publik

Menurut Hendardi, meskipun Polda Metro Jaya telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam penyelidikan, termasuk mengumpulkan bukti kuat melalui rekaman CCTV dan keterangan saksi, munculnya informasi yang tidak konsisten dari pihak TNI justru merusak fokus proses pengungkapan.

Ia pun mendesak agar Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang melibatkan berbagai pihak, seperti Polri, Komnas HAM, dan masyarakat sipil, untuk memastikan penyelidikan ini objektif dan komprehensif.

"Pembentukan TGPF sangat penting agar pengungkapan kasus ini bisa dilakukan secara transparan dan menyeluruh, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun," ujar Hendardi, yang juga menekankan bahwa jika ada keterlibatan prajurit TNI, proses hukum harus tetap dilakukan melalui peradilan umum, bukan dialihkan ke peradilan militer.

Keterlibatan BAIS TNI dalam Kasus Ini

Hendardi juga menyoroti dugaan keterlibatan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dalam peristiwa tersebut, yang jika terbukti, merupakan pelanggaran serius terhadap fungsi intelijen negara.

"BAIS seharusnya berfokus pada deteksi dini ancaman terhadap negara, bukan terlibat dalam memata-matai warga sipil, terutama mereka yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah," ujar Hendardi.

Komitmen Polri dan TNI untuk Transparansi

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa perbedaan informasi yang muncul antara Polri dan TNI tidak akan menghambat proses penyelidikan.

Menurutnya, kedua institusi memiliki komitmen yang sama untuk mengungkap kasus ini secara terang-benderang, dan keduanya berencana untuk mengkolaborasikan seluruh temuan penyelidikan untuk mencapai hasil yang maksimal.

"Polri dan TNI sepakat untuk membuka kasus ini secara transparan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari masing-masing penyidikan," jelas Asep, yang menambahkan bahwa presiden telah menginstruksikan agar kasus ini diselesaikan secara cepat dan tanpa intervensi apapun.

Reaksi DPR dan Pihak Terkait

Ketua Komisi III DPR RI, Habibur Rochman, mengingatkan agar penyidik tidak terburu-buru menyimpulkan keterlibatan pihak tertentu, baik dari unsur sipil maupun militer.

Ia menegaskan bahwa siapa pun yang terlibat dalam kasus ini, baik sebagai pelaku utama, perencana, maupun pihak yang membantu, harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Sementara itu, Danpuspom TNI, Mayjen Yusri Nuryanto, menyatakan bahwa pihaknya telah mengamankan empat orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras tersebut, sementara Polda Metro Jaya mengidentifikasi dua pelaku lain dengan inisial BAC dan MAK.

Semua pelaku kini sedang diperiksa untuk mengungkap motif di balik tindak kejahatan ini.*

(dw/dh)

Ketika Hukum Militer Tak Cukup: Koalisi Sipil Desak Kasus Andrie Yunus Ditangani Peradilan Umum

TNI AL Dukung Proses Hukum Oknum Anggotanya Terlibat Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS

Polisi Sebut Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS Diduga Libatkan Lebih dari Empat Pelaku

Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Dorong Kasus Andrie Yunus Diadili di Peradilan Umum

Poin-Poin Penting Pernyataan TNI tentang 4 Tentara Terduga Penyiram Air Keras Aktivis Andrie Yunus

Puspom TNI Ungkap Dua Anggota Bais TNI Sebagai Eksekutor Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Selidiki Dalang dan Motifnya