Disdik Sumut Klaim Seluruh SMA, SMK dan SLB Negeri Sudah Dialiri Listrik dan Internet
MEDAN Dinas Pendidikan Sumatera Utara mencatat seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah terali
PENDIDIKAN
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh instansi pemerintah agar menindaklanjuti informasi terkait penyalahgunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, khususnya selama momen Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penggunaan kendaraan dinas di luar kepentingan operasional kantor merupakan penyimpangan dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi.
"KPK menerima informasi masih adanya penyalahgunaan kendaraan dinas di sejumlah instansi untuk kepentingan pribadi dan di luar kedinasan. Untuk itu kami mengimbau agar kepala daerah dan inspektorat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas di lingkungannya," kata Budi kepada wartawan, Sabtu (28/3/2026).Baca Juga:
Budi menekankan bahwa evaluasi ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan integritas penyelenggara negara maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Kendaraan dinas, baik yang sewa maupun milik negara atau daerah, adalah fasilitas jabatan yang hanya boleh digunakan untuk operasional kantor atau kedinasan.
Penyalahgunaan fasilitas ini dapat menjadi pintu masuk praktik korupsi," ujarnya.
Menurut Budi, praktik yang kerap dianggap sepele, seperti penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, sejatinya mencerminkan benturan kepentingan dan dapat menurunkan kepercayaan publik.
Oleh karena itu, KPK mendorong inspektorat daerah untuk meningkatkan pengawasan, melakukan audit internal, dan menelusuri penggunaan kendaraan dinas selama periode libur Lebaran.
Penguatan fungsi pengawasan diyakini menjadi kunci dalam memastikan kepatuhan, mencegah pelanggaran berulang, serta menjaga integritas pejabat publik.*
(d/ad)
MEDAN Dinas Pendidikan Sumatera Utara mencatat seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah terali
PENDIDIKAN
MEDAN Masalah genangan air dan banjir menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu
PEMERINTAHAN
BATU BARA Sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya mencegah terulangnya aksi tawuran di kalangan remaja, Pemerintah Kecamatan Tanjung T
NASIONAL
JAKARTA Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Pelayanan tersebut menc
KESEHATAN
JAKARTA Ida Yulidina, istri Purbaya Yudhi Sadewa, buka suara setelah suaminya dicopot Presiden Prabowo Subianto dari jabatan Menteri Keu
NASIONAL
BANDA ACEH Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh bersama Tim Puslabfor Cabang Medan memeriksa secara forensik te
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menyatakan hasil ekshumasi jenazah Sutrimo, pria yang disebut pernah bekerja di rumah eks Jampidsus Febrie Adri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pejabat pemerintahan merupakan pelayan rakyat. Karena itu, para pejabat dituntut m
NASIONAL
JAKARTA TNI mengungkap sebanyak 44.677 hektare aset tanah milik mereka masih bermasalah dan berpotensi menimbulkan konflik agraria.Asist
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah dan anggota DPRD dari berbagai daerah di Indonesia dal
NASIONAL