Sering Stres & Depresi Ringan: Studi Ungkap Pentingnya Ruang Terbuka Hijau bagi Kesehatan Mental
MEDAN Kesibukan dan padatnya aktivitas perkotaan dapat membuat seseorang membutuhkan waktu untuk beristirahat sejenak. Salah satu pilihan
KESEHATAN
JAKARTA – Polemik pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menjadi tahanan rumah menuai kritik tajam.
Permintaan maaf yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai belum menjawab substansi persoalan.
Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, mengatakan publik membutuhkan penjelasan terbuka, bukan sekadar permintaan maaf.Baca Juga:
"Permintaan maaf tidak cukup. Itu normatif. Yang dibutuhkan publik adalah transparansi, mengapa keputusan itu diambil," kata Yudi, Sabtu, 28 Maret 2026.
Menurut Yudi, polemik ini semakin memunculkan tanda tanya karena adanya perbedaan informasi di internal KPK terkait kondisi kesehatan Yaqut.
Ia menyoroti perubahan narasi dari kondisi sehat hingga disebut mengalami gangguan kesehatan.
Selain itu, Yudi juga menilai terdapat kejanggalan dalam proses pengembalian Yaqut ke rumah tahanan yang dinilai tidak terbuka ke publik.
Ia mendesak KPK mengungkap pihak yang menginisiasi keputusan pengalihan penahanan tersebut, termasuk kemungkinan adanya intervensi dari luar lembaga.
"Siapa yang punya ide, apakah ada intervensi, itu harus dibuka. Kalau tidak, kepercayaan publik akan terus tergerus," ujarnya.
Yudi juga mendorong Dewan Pengawas KPK untuk segera bertindak menyelidiki dugaan pelanggaran prosedur.
Menurut dia, sikap Dewas akan menjadi tolok ukur komitmen pengawasan internal.
"Kalau Dewas diam, publik bisa menilai itu sebagai bentuk persetujuan," kata dia.
MEDAN Kesibukan dan padatnya aktivitas perkotaan dapat membuat seseorang membutuhkan waktu untuk beristirahat sejenak. Salah satu pilihan
KESEHATAN
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menelusuri asalusul Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah akan mempercepat pembahasan revisi UndangUndang Narkotika dan Psikotropika untuk mengatasi kelebihan kapasitas atau ov
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) belum memberikan arahan baru kepada relawan Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) terkai
POLITIK
MEDAN Mantan Kepala Dusun (Kadus) IV di Kabupaten Langkat, Sugimin, divonis 3 tahun penjara dalam kasus korupsi dana ganti rugi lahan maka
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Polda Aceh menyiapkan 1.820 personel gabungan TNIPolri dan unsur pemerintah daerah untuk mengamankan pelaksanaan Mudzakarah In
NASIONAL
KISARAN Sebanyak 9.273 data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, mengalami perubah
EKONOMI
JAKARTA Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan akan menindak tegas Letkol Inf Arman yang diduga meny
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 17 siswa SD Negeri 060870 Center 1, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, diduga mengalami keracunan setelah m
PERISTIWA
TAPTENG Bayi perempuan berusia sekitar 3 bulan ditemukan dalam kondisi hidup di pinggir jalan Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupate
PERISTIWA