Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
JAKARTA – Belakangan ini, sejumlah terdakwa kasus korupsi ramai-ramai mengajukan permohonan menjadi tahanan rumah, menyusul keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat memindahkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ke rumah untuk sementara waktu.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan, tidak semua permintaan akan otomatis dikabulkan.
Keputusan tersebut sepenuhnya tergantung pada strategi penyidikan masing-masing kasus.Baca Juga:
"Jadi itu lebih tergantung kepada strategi dari masing-masing tahap tersebut. Apakah itu perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (27/3/2026).
Sementara itu, eks Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel dan Gubernur nonaktif Riau Abdul Wahid sudah mengajukan permohonan yang sama. Keduanya merujuk pada keputusan KPK terkait Yaqut.
Menurut Asep, pemindahan tahanan ke rumah adalah bagian dari strategi penyidikan dan menjadi kewenangan penyidik yang menangani perkara.
"Terkait pengalihan penahanan, itu kewenangan penyidik, penuntut, serta majelis hakim pada setiap tahapan penanganan perkara," ujarnya.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menambahkan, Yaqut telah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum kembali ke rumah tahanan. Pengawasan ketat tetap dilakukan agar tersangka tidak keluar tanpa izin.
"Waltah (pengawal tahanan) tetap melakukan pengawasan melekat terhadap tersangka, baik selama status tahanan rumah maupun proses pemeriksaan kesehatan sebelum kembali ke rutan," jelas Budi.
KPK menegaskan, semua pertimbangan pengalihan penahanan tetap mengacu pada aturan hukum yang berlaku, termasuk norma KUHAP terkait penangguhan penahanan.*
(mt/dh)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK