MEDAN – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan kembali melanjutkan persidangan terhadap empat terdakwa yang didakwa mengalihkan lahan PTPN II (sekarang PTPN I Regional I) kepada PT Nusa Dua Propertindo (NDP), Senin (6/4/2026).
Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Kasim ini menghadirkan empat saksi ahli dari berbagai disiplin, salah satunya Ahmad Ready, seorang ahli Administrasi Negara dan Perundangan (HAN).
hukum
Dalam sidang tersebut, Johari Damanik, penasihat hukum terdakwa Iman Subakti yang merupakan mantan Direktur PT NDP, mempertanyakan kapasitas saksi ahli Ahmad Ready untuk memberikan keterangan mengenai hukum agraria, mengingat objek perkara yang sedang diperiksa berkaitan erat dengan tanah dan peralihan hak atas tanah.
Baca Juga:
Ahmad Ready menjelaskan bahwa meskipun ia bukan ahli hukum agraria, ia dapat menjelaskan permasalahan terkait pertanahan, karena hukum agraria merupakan bagian dari hukum administrasi negara.
Ia kemudian merujuk pada Pasal 88-110 Permen ATR/BPN No 18/2021, yang mengatur pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah negara.
Ahmad Ready menegaskan bahwa aturan tersebut tidak mencantumkan kewajiban penyerahan 20 persen tanah kepada negara saat proses pengalihan hak atas tanah tersebut.
"Kewajiban penyerahan 20 persen tanah kepada negara tidak ada dalam Pasal 88-110 Permen ATR/BPN No 18/2021," ujar Ahmad Ready, yang mengungkapkan bahwa meskipun Pasal 165 dalam aturan tersebut mengatur penyerahan 20 persen, namun belum ada peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme pelaksanaan kewajiban tersebut.
Pertanyaan pun muncul dari Majelis Hakim. Hakim anggota Y Girsang mempertanyakan apakah penyerahan 20 persen tanah bisa ditukar dengan uang.
Ahmad Ready kemudian menjawab bahwa kewajiban tersebut harus berbentuk tanah, bukan uang, karena tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan sosial.
Sementara itu, dalam sidang tersebut, juga terungkap adanya perbedaan penilaian harga tanah seluas 93,8 hektar yang telah dialihkan dari HGU menjadi HGB antara saksi ahli yang berasal dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).
Menurut Johari Damanik, keterangan saksi ahli Ahmad Ready semakin memperkuat argumen bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara ini prematur.
Ia menilai bahwa ketentuan mengenai kewajiban penyerahan 20 persen belum dapat diterapkan karena belum ada peraturan pelaksana yang jelas.
JAKARTA Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tengah menjadi sorotan tajam setelah sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah organisasi masyarakat sipil, baik dari Indonesia maupun internasional, resmi mengajukan gugatan pidana terhadap Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan penjelasan terkait video viral yang menunjukkan deretan motor listri
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi acara atau hajatan yang digelar oleh w
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dalam rangka memeriahkan sekaligus memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke62, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labu
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, memberikan respons tegas terkait laporan yang diajukan oleh Wakil Presiden ke10 d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan kembali melanjutkan persidangan terhadap empat terdakwa yang didakwa mengalihkan lahan PTPN
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menunjuk Herlangga Wisnu Murdianto, Koordinator Bidang Intelijen Kejatisu, sebagai Pelaks
NASIONAL
MEDAN Nama Lokot Nasution kembali disebut dalam sidang dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan di Pengadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU), Asta Danika, mengaku memberikan uang sebesar Rp 3 miliar kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BP
HUKUM DAN KRIMINAL
