34 Tahun di Pencak Silat, Prabowo Lepas Jabatan Ketum IPSI Demi Fokus Jadi Presiden
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengenang perjalanan panjangnya di dunia pencak silat yang telah dijalani selama 34 tahun.Hal itu disamp
NASIONAL
MEDAN - Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tengah menjadi sorotan berbagai kalangan.
Sejumlah elemen masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan warga, melayangkan pengaduan langsung ke Inspektorat Ombudsman Pusat di Jakarta.
Baca Juga:
Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan penutupan laporan masyarakat yang dinilai tidak transparan dan berpotensi mengandung maladministrasi.
Salah satu laporan disampaikan Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Hukum dan Lingkungan (BAKUMKU) yang berbasis di Pematang Siantar.
Dalam surat bernomor 0113/LM/II/2026/MDN, lembaga tersebut menyoroti dugaan cacat prosedur administratif dalam proses penghentian laporan pengaduan masyarakat oleh Ombudsman Sumut.
Inspektorat Ombudsman Pusat merespons laporan Lembaga BAKUMKU melalui surat tertanggal 31 Maret 2026, dengan nomor. T/898/PW.04.02/III/2026.
Aduan tersebut telah diregistrasi dalam sistem pengawasan internal dengan nomor WBS2.0-2603-00034, pada tanggal 27 Maret 2026.
Pengaduan serupa juga disampaikan oleh Rinaldi, warga Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
Ia melaporkan dugaan maladministrasi, penyimpangan prosedur, serta pelanggaran kode etik dalam penutupan laporan masyarakat.
Melalui surat resmi dengan nomor. T/624/PW.04.02/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026, Inspektorat Ombudsman Pusat menyatakan laporan tersebut telah diterima dan diregistrasi dengan nomor WBS2.0-2602-00018.
Pengamat kebijakan publik dan anggaran, Ratama Saragih, menilai kondisi ini patut disayangkan.
"Penutupan laporan tanpa kejelasan proses investigatif berpotensi mencederai kepercayaan publik. Apalagi jika terdapat indikasi cacat prosedural," ujarnya, Selasa, 7 April 2026.
Ratama juga menilai, praktik tersebut bertentangan dengan peran Ombudsman sebagai agen perubahan dalam mendorong birokrasi yang transparan dan responsif.
Baca Juga:
Ia mendesak Inspektorat Ombudsman Pusat untuk mengambil langkah tegas, terukur, dan transparan guna memastikan adanya kepastian hukum serta penyelesaian yang akuntabel.
"Penanganan yang jelas penting agar tidak menimbulkan kekecewaan masyarakat dan menjaga marwah lembaga Ombudsman itu sendiri," kata dia.
Dalam beberapa waktu terakhir, kinerja Ombudsman Republik Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, memang tengah menjadi perhatian publik seiring meningkatnya ekspektasi terhadap kualitas pelayanan dan pengawasan birokrasi.*
(ad)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengenang perjalanan panjangnya di dunia pencak silat yang telah dijalani selama 34 tahun.Hal itu disamp
NASIONAL
TOBA Seorang mahasiswa Universitas Katolik (Unika) Medan dilaporkan tenggelam saat berenang di Air Terjun Situmurun, Kecamatan Lumbanjulu,
PERISTIWA
DELI SERDANG Pereli senior Sumatera Utara Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Ijeck ikut ambil bagian dalam Kejuaraan Nasional (Kejurnas
OLAHRAGA
MANADO Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan LPG subsidi tidak akan
EKONOMI
JAKARTA Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi peningkatan titik api kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyatakan dukungan penuh terhadap Sugiono yang terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besa
OLAHRAGA
MEDAN PSMS Medan kembali menelan kekalahan usai takluk 01 dari Garudayaksa FC dalam lanjutan Pegadaian Championship 2025/2026. Ironisnya,
OLAHRAGA
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera memastikan pemutakhiran data penerima hunian sem
NASIONAL
PEKANBARU Ratusan warga di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, mengamuk dan membakar sebuah rumah serta empat sepeda motor yang diduga mi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah melakukan 10 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang Januari hingga 11 April 2026
NASIONAL