Pekan Ini, Prabowo Ambil Sumpah Hakim MK dan Anggota Ombudsman
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan segera mengambil sumpah hakim konstitusi pengganti Anwar Usman serta anggota Ombudsman RI da
NASIONAL
JAKARTA - Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) meminta kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus tetap diproses melalui jalur peradilan umum.
TAUD menolak jika perkara tersebut dibawa ke peradilan militer.
Kuasa hukum Andrie, Fadhil Alfathan, menegaskan sejak awal pihaknya menilai kasus tersebut merupakan tindak pidana umum dan tidak berkaitan dengan tugas militer.Baca Juga:
"Sejak awal kami menolak proses peradilan militer. Ini tidak ada urusannya dengan tugas dan fungsi militer, dan korbannya adalah warga sipil," kata Fadhil di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Menurut Fadhil, hingga saat ini belum ada kepastian hukum terkait penanganan kasus tersebut. Ia menyebut proses penyidikan di kepolisian juga belum dihentikan meski kasus telah dilimpahkan ke pihak TNI.
"Belum ada surat penghentian penyidikan dari kepolisian. Artinya, kasus ini seharusnya masih bisa diproses dalam peradilan umum," ujarnya.
TAUD juga mengkritik pelimpahan perkara ke peradilan militer yang dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan dilakukan secara prematur. Pihaknya mengklaim telah menemukan setidaknya 16 orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
"Proses pelimpahan itu menurut kami tidak berdasar dan terlalu dini. Kasus ini masih jauh dari selesai," tegasnya.
Sebagai langkah hukum, TAUD mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait pasal yang mengatur peradilan militer bagi prajurit yang melakukan tindak pidana umum.
Selain itu, pihaknya juga berencana melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri agar penanganannya dapat dilanjutkan oleh kepolisian.
"Kami mendorong agar laporan polisi segera diajukan dan diproses lebih lanjut oleh Bareskrim," kata Fadhil.
TAUD juga meminta DPR dan pihak terkait lainnya untuk lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan, khususnya dalam memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan adil dalam kasus tersebut.*
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan segera mengambil sumpah hakim konstitusi pengganti Anwar Usman serta anggota Ombudsman RI da
NASIONAL
JAKARTA Bank Indonesia (BI) akan menyetorkan sisa surplus anggaran tahun buku 2025 sebesar Rp40 triliun kepada pemerintah. Dana tersebut a
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah sejumlah kantor perusahaan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang yang menjerat p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk merespons kenaikan harga bahan baku plastik yang dipicu dinamika geopolitik
EKONOMI
BEKASI Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi memulai Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch I Tahun 2026. Lebih dari
NASIONAL
MEDAN Tim Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumut FC optimistis meraih kemenangan saat menghadapi MSJC dalam laga pembuka Pekan Ol
OLAHRAGA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan pabrik mobil listrik di Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (9/4/2026). Peresmian i
NASIONAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meyakini adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan pemerasan yang melibatkan mantan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sunga
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Di tengah hujan deras dan gelap malam, Surya Darma Ginting (60) berlari menuju rumahnya di Desa Sembahe, Kabupaten Deli Serdang, Sum
NASIONAL