Harga Plastik Meledak, Negara Jangan Sekadar Jadi Penonton
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAAKRTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menargetkan pengumpulan uang hingga Rp5 miliar dari sejumlah kepala OPD. Namun, realisasi yang diterima baru mencapai Rp2,7 miliar.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, uang tersebut dikumpulkan dari 16 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
"Dari total permintaan sebesar Rp5 miliar, realisasi yang diterima kurang lebih Rp2,7 miliar," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (11/4/2026).Baca Juga:
Asep menjelaskan, terdapat dua skema yang digunakan dalam praktik tersebut.
Pertama, permintaan uang dilakukan secara langsung maupun melalui perantara ajudan kepada para kepala OPD, dengan nominal bervariasi mulai dari Rp15 juta hingga Rp2,8 miliar.
Selain itu, terdapat skema lain dengan memanfaatkan pengaturan anggaran di OPD. Gatut disebut meminta bagian dari anggaran yang ditambah atau digeser.
"Dia datang ke OPD, menambah anggaran, lalu meminta persentase dari nilai tersebut," jelas Asep.
Bahkan, dalam beberapa kasus, Gatut disebut meminta hingga 50 persen dari nilai tambahan anggaran yang diberikan kepada OPD.
KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Tulungagung pada Jumat (10/4). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk Gatut Sunu Wibowo.
Sehari setelahnya, KPK menetapkan Gatut bersama ajudannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan terkait pengelolaan anggaran di lingkungan Pemkab Tulungagung tahun 2025-2026.*
(mt/dh)
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Belanja Nasional pada Triwulan I Tahun 2026 mencatatkan realisasi transaksi sebesar Rp184,02 triliun. Angka tersebut melam
EKONOMI
MEDAN Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakat
NASIONAL
JAKARTA Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan kondisi ketahanan pangan Indonesia saat ini tergolong kuat. Hal tersebut lantaran may
EKONOMI
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkap adanya praktik gelap dalam aktivitas eksporimpor yang dinilai merugikan pereko
EKONOMI
JAKARTA Bareskrim Polri meminta para korban penipuan investasi yang melibatkan PT Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk segera mengajukan p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan terpantau masih tinggi pada Minggu pagi. Daging ayam ras dijual Rp41.500 per kilogram, sementara c
EKONOMI