Kabut Asap Medan Memburuk, Rico Waas Siapkan 1.800 Kotak Masker untuk Warga
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti Kota M
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus yang diduga digunakan Bupati Tulungagung, Gatot Senu Wibowo, dalam mengendalikan para pejabat di lingkungan pemerintah daerah.
Gatot disebut membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai alat untuk menekan bawahannya.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan surat tersebut wajib ditandatangani para aparatur sipil negara (ASN) usai Gatot dilantik sebagai bupati.Baca Juga:
"Bagi yang tidak 'tegak lurus' kepada bupati, maka terancam dicopot dari jabatan atau bahkan mundur sebagai ASN," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (11/4/2026).
Menurut Asep, surat pernyataan itu tidak mencantumkan tanggal dan tidak diberikan salinannya kepada para pejabat. Hal tersebut diduga sengaja dilakukan agar dokumen bisa digunakan sewaktu-waktu.
Tanggal dalam surat tersebut nantinya dapat diisi jika ada pejabat yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan bupati. Dengan cara itu, Gatot diduga dapat mengendalikan dan menekan bawahannya agar tetap loyal.
"Dokumen ini kemudian diduga digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan sekaligus menekan para pejabat agar menuruti setiap perintah," jelas Asep.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni Gatot Senu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Keduanya diduga terlibat dalam kasus pemerasan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) di Tulungagung.
KPK sebelumnya mengamankan 18 orang dalam operasi di Tulungagung. Dari jumlah tersebut, 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebanyak 11 orang kemudian dilepaskan karena tidak terbukti terlibat.
Saat ini, Gatot dan Dwi Yoga ditahan selama 20 hari pertama hingga 30 April 2026 di Rumah Tahanan Negara cabang Gedung Merah Putih KPK. Penyidik masih terus mendalami kasus ini dengan memeriksa saksi dan melakukan penggeledahan guna melengkapi alat bukti.*
(mt/dh)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti Kota M
PEMERINTAHAN
MEDAN Olahraga seperti berlari, bersepeda, dan bermain bola menjadi pilihan banyak orang untuk menjaga kebugaran tubuh. Namun, ketika kual
OLAHRAGA
JAKARTA Sekretaris Jenderal Militan Gibran 08 Nusantara, Abdul Aziz, menanggapi desakan sejumlah pihak agar Wakil Presiden Gibran Rakabu
POLITIK
JAKARTA Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil studi mengenai kualitas kepemimpinan 31 tokoh nasional. Dalam
POLITIK
GOWA Bupati Gowa, Sulawesi Selatan, Sitti Husniah Talenrang, diberhentikan dari jabatannya setelah proses pemakzulan yang diajukan melal
HUKUM DAN KRIMINAL
KLATEN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kami
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Utama PT CNI berinisial DS sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelo
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Freddy Alex Damanik, saksi dari relawan Projo, mengaku diminta langsung oleh Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memberi
HUKUM DAN KRIMINAL
KLATEN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Kamis, 15 Oktobe
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Ruddi Setiawan mengajak mahasiswa memperkuat kemampuan berpikir kritis, meni
INTERNASIONAL