JAKARTA – Bareskrim Polri meminta para korban penipuan investasi yang melibatkan PT Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk segera mengajukan permohonan ganti rugi atau restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Ade Safri Simanjuntak, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan LPSK guna mendata seluruh korban dalam kasus tersebut.
"Sejak 1 April 2026 telah dibuka kanal pengaduan online oleh LPSK untuk memfasilitasi para korban mengajukan klaim kerugian," ujar Ade dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).Baca Juga:
Ia menjelaskan, para korban dapat mengajukan permohonan restitusi melalui platform resmi LPSK. Langkah ini diharapkan dapat membantu pemulihan kerugian akibat dugaan penipuan yang dilakukan perusahaan tersebut.
Ade menegaskan, proses penyidikan perkara ini akan terus berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. "Kami pastikan penanganan perkara dilakukan sesuai prosedur hingga tuntas," tegasnya.
Dalam kasus ini, Bareskrim sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk petinggi perusahaan. Mereka di antaranya TA selaku Direktur Utama, MY sebagai mantan direktur, ARL sebagai komisaris, serta AS yang merupakan pendiri perusahaan.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan dugaan penipuan investasi berskala besar dengan jumlah korban yang cukup banyak. Polisi juga terus mendalami aliran dana serta potensi kerugian yang ditimbulkan.*
(oz/dh)
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Belanja Nasional pada Triwulan I Tahun 2026 mencatatkan realisasi transaksi sebesar Rp184,02 triliun. Angka tersebut melam
EKONOMI
MEDAN Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakat
NASIONAL
