Kuliner Malam di Medan: 8 Spot Seafood Pinggir Jalan yang Wajib Dicoba
MEDAN Kuliner malam di Kota Medan selalu punya daya tarik tersendiri, terutama bagi pecinta seafood. Beragam pilihan tempat makan pinggi
PARIWISATA
JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan tidak ada kebijakan yang memberikan akses bebas kepada pesawat militer Amerika Serikat (AS) untuk melintas di wilayah udara Indonesia.
Permintaan izin lintas udara (overflight clearance) dari pihak AS saat ini masih dalam tahap pembahasan antar-kementerian di pemerintah Indonesia.
Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) terkait usulan tersebut.Baca Juga:
Menurut dia, komunikasi antar-kementerian merupakan bagian dari proses normal dalam perumusan kebijakan.
"Komunikasi antar kementerian merupakan hal yang lazim dalam proses perumusan kebijakan," ujar Yvonne, Rabu, 15 April 2026.
Yvonne menjelaskan, permintaan izin lintas udara dari Amerika Serikat masih bersifat usulan dan belum menjadi keputusan final pemerintah Indonesia.
Seluruh mekanisme pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kedaulatan nasional dan prosedur yang berlaku.
"Tidak ada kebijakan yang memberikan akses bebas kepada pihak asing untuk menggunakan ruang udara Indonesia," ujarnya.
Ia menegaskan setiap pengaturan kerja sama, termasuk dengan Amerika Serikat, tetap berada dalam kerangka kedaulatan penuh Indonesia serta mengacu pada prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Menurut Yvonne, pemerintah Indonesia saat ini masih menelaah secara hati-hati usulan tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan stabilitas kawasan.
"Mekanisme pengaturannya masih terus ditelaah secara hati-hati dengan menempatkan kepentingan nasional, kedaulatan wilayah udara Indonesia, serta prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagai dasar utama," kata dia.
Ia menambahkan bahwa dinamika geopolitik global juga menjadi faktor yang diperhatikan pemerintah agar setiap keputusan tidak berdampak pada stabilitas regional.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa isu terkait izin lintas pesawat militer AS masih berada pada tahap pembahasan awal dan belum menjadi kesepakatan resmi.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, mengatakan dokumen yang beredar masih berupa rancangan internal antarinstansi.
"Ini merupakan rancangan awal yang masih dalam tahap pembahasan internal dan antarinstansi," ujar Rico, Senin, 13 April 2026.
Ia menegaskan dokumen tersebut belum memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dijadikan dasar kebijakan resmi pemerintah.
Baik Kemlu maupun Kemhan menegaskan bahwa seluruh kerja sama pertahanan dengan negara lain harus tetap mengutamakan kepentingan nasional serta menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia.
Pemerintah juga memastikan bahwa setiap usulan kerja sama masih akan diproses melalui mekanisme resmi sebelum ditetapkan sebagai kebijakan final.*
(km/ad)
MEDAN Kuliner malam di Kota Medan selalu punya daya tarik tersendiri, terutama bagi pecinta seafood. Beragam pilihan tempat makan pinggi
PARIWISATA
JAKARTA Bank Indonesia (BI) mengambil langkah baru dengan meningkatkan remunerasi atau bunga atas pengelolaan kas pemerintah. Kebijakan
EKONOMI
JAKARTA Isu perombakan kabinet atau reshuffle di jajaran Menteri Keuangan kembali mencuat di tengah dinamika ekonomi nasional. Nama ekon
POLITIK
JAKARTA Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI), muncul konsep baru yang disebut AI Sandwich sebagai pendekatan agar ma
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah belum berencana mengisi posisi dua wakil menteri (wame
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto yang secara berulang mene
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings tidak mempermasalahkan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait pembukaan peluang
POLITIK
MEDAN Sumatera Utara memiliki banyak destinasi camping yang menarik dan mudah dijangkau dari Kota Medan. Lokasilokasi ini menawarkan peng
PARIWISATA
JAKARTA Komisi II DPR RI berencana mengunjungi sejumlah partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun partai nonparlemen, un
POLITIK