Diperiksa KPK, Khalid Basalamah Bantah Keterlibatan dengan Eks Menteri Agama
JAKARTA Direktur sekaligus pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour), Khalid Zeed Abdullah Basalamah, mengaku tidak pernah berinteraksi den
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Polemik pascavonis 7 tahun penjara terhadap aktor Ammar Zoni terus bergulir. Kali ini, kuasa hukum Ammar, Jon Mathias, melontarkan pernyataan tegas menanggapi isu ketidakpuasan dari pihak keluarga.
Jon mengaku belum menerima keluhan langsung dari keluarga inti Ammar terkait putusan majelis hakim tersebut. Ia bahkan mempertanyakan sumber kabar yang menyebut adanya kekecewaan dari keluarga kliennya.
"Keluarga yang mana? Saya belum ada yang protes ke saya. Ini keluarganya," ujar Jon sambil menunjuk keluarga yang hadir di lokasi persidangan, Kamis (23/4/2026).Baca Juga:
Lebih lanjut, Jon secara terbuka mempersilakan jika ada pihak keluarga yang tidak puas dengan hasil vonis maupun kinerja tim kuasa hukum. Ia menegaskan bahwa pergantian pengacara merupakan hal yang sah secara hukum.
"Kalau ada pihak keluarga tidak menerima keputusan itu, ya bisa ganti PH juga, nggak ada masalah. Kalau mau ganti PH silakan, PH juga ribuan di Jakarta," katanya.
Pernyataan tersebut memicu spekulasi adanya dinamika internal di kubu Ammar. Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa seorang bernama Dokter Kamelia mengungkapkan ketidakpuasan terhadap vonis yang dijatuhkan.
Menanggapi hal itu, Jon menegaskan tidak mengetahui posisi sosok tersebut dalam lingkar keluarga kliennya.
"Saya nggak tahu itu sebagai keluarga atau bukan," ujarnya.
Meski membuka peluang pergantian kuasa hukum, Jon mengingatkan agar situasi tidak semakin memanas akibat campur tangan pihak di luar keluarga inti. Ia meminta hanya pihak keluarga dekat yang menyampaikan sikap terkait langkah hukum lanjutan.
"Kami minta yang bukan keluarga dekat jangan memancing suasana panas," tegasnya.
Diketahui, Ammar Zoni divonis 7 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Putusan tersebut kini tak hanya menjadi sorotan dari sisi hukum, tetapi juga memunculkan perhatian terhadap kondisi internal keluarga dan tim hukumnya.*
(in/dh)
JAKARTA Direktur sekaligus pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour), Khalid Zeed Abdullah Basalamah, mengaku tidak pernah berinteraksi den
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel menilai uang sebesar Rp 3 miliar yang diterimanya dari
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama pemerintah kabupaten/kota
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait mekanisme kaderisas
POLITIK
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti maraknya temuan kecurangan dalam Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan T
NASIONAL
MEDAN Kasus dugaan pembobolan dana perusahaan senilai Rp123,2 miliar menyeret seorang pejabat internal PT Toba Surimi Industries Tbk (PT T
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) menerima kunjungan kerja Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol. (Purn) Drs. Ahmad Luthfi di G
PEMERINTAHAN
JAKARTA PT MNC Asia Holding Tbk menyatakan akan mengajukan upaya banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara perd
NASIONAL
LUBUK PAKAM Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama DPRD Kabupaten Deli Serdang resmi menetapkan 20 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda
PEMERINTAHAN
MEDAN Muhammad Edison Ginting resmi ditetapkan sebagai calon tunggal Ketua Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) periode 20262028 setel
NASIONAL