Eks Ketua KPU Tanjungbalai Didakwa Korupsi Dana Hibah Rp 1,2 Miliar, Modus SPPD Fiktif hingga Mark Up

MEDAN — Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, menjalani sidang perdana sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Pengadilan Negeri Medan, Senin, 4 Mei 2026.

Ia didakwa bersama tiga pejabat lain karena diduga merugikan negara hingga Rp1,25 miliar.

Tiga terdakwa lainnya masing-masing Eka Ansari Siregar selaku Sekretaris KPU Tanjungbalai, Sri Wahyuni Usman sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Muhammad Ridho Satria yang menjabat bendahara KPU Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Pigai Usul Hak Hapus Jejak Digital Masuk Revisi UU HAM, Ini Alasannya

Jaksa Penuntut Umum Brian Christian Telaumbanua dalam persidangan menjelaskan perkara bermula saat KPU Tanjungbalai menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Tanjungbalai sebesar Rp16,5 miliar untuk kebutuhan penyelenggaraan tahapan pemilu.

"Dana hibah tersebut terdiri dari Rp5,8 miliar pada tahun anggaran 2023 dan Rp10,7 miliar pada tahun anggaran 2024," kata jaksa di hadapan majelis hakim.

Menurut jaksa, para terdakwa diduga melakukan sejumlah manipulasi dalam penggunaan anggaran.

Modus pertama yang diungkap dalam persidangan adalah pembuatan laporan Surat Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif.

Dalam praktiknya, terdakwa disebut menyusun dokumen perjalanan dinas lengkap dengan kuitansi dan bukti perjalanan yang seolah-olah sah.

Namun, perjalanan dinas tersebut disebut tidak pernah dilakukan.

"Perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilakukan, namun dibuat seolah-olah ada," ujar jaksa.

Selain itu, jaksa juga mengungkap adanya dugaan penggelembungan harga atau mark up dalam pengadaan barang dan jasa.

Selisih harga dari pengadaan tersebut diduga digunakan untuk keuntungan pribadi.

Tak hanya itu, penyidik juga menemukan sejumlah kegiatan yang menggunakan anggaran negara tanpa dilengkapi laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang sah.

Berdasarkan catatan jaksa, realisasi penggunaan anggaran hibah mencapai Rp10.869.102.399.

Sementara sisa anggaran sebesar Rp5.630.897.601 telah dikembalikan ke kas daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai pada 9 April 2025.

Namun, hasil audit menemukan dugaan kerugian negara mencapai Rp1.258.339.271 yang bersumber dari perjalanan dinas fiktif, mark up belanja barang dan jasa, serta kegiatan tanpa laporan pertanggungjawaban.

Setelah pembacaan dakwaan, majelis hakim yang dipimpin Mohammad Yusafrihardi Girsang menunda sidang dan menjadwalkan agenda pemeriksaan saksi pada Jumat, 8 Mei 2026.

Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai dakwaan subsider, jaksa juga menjerat para terdakwa dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 undang-undang yang sama.*

(tm/ad)

Pigai Usul Hak Hapus Jejak Digital Masuk Revisi UU HAM, Ini Alasannya

KPK Catat Harta Bobby Nasution Rp57,8 Miliar, Kekayaan Wagub Surya Naik Jadi Rp5,5 Miliar

Gus Ipul Buka Suara soal Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Rp27 Miliar, Rp700 Ribu per Pasang

Dudung Bantah Jadi ‘Pembisik’ Prabowo soal Ucapan Kabur ke Yaman: Rizieq Shihab Kok Didengerin, Omongannya Tak Bisa Dipercaya

Sinergi Pemko Tanjungbalai, BPS dan Pelaku Usaha Sukseskan Sensus Ekonomi 2026: Data Akurat Jadi Kunci Kebijakan Tepat Sasaran

Bupati Batu Bara Dorong Kolaborasi Akademisi dan Alumni KPI untuk Pembangunan Daerah