SOLO – Penggugat ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) melalui mekanisme citizen lawsuit (CLS) resmi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang, Jawa Tengah.
Langkah ini ditempuh setelah Pengadilan Negeri Solo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dalam perkara nomor 211/Pdt.G/2025/PN Skt.
Banding tersebut diajukan setelah majelis hakim PN Solo menjatuhkan putusan pada 14 April 2026, yang menyatakan gugatan dua alumni Universitas Gadjah Mada, Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto, tidak dapat diproses lebih lanjut.Baca Juga:
Salah satu kuasa hukum penggugat, Ahmad Wirawan Adnan, mempertanyakan dasar pertimbangan hakim yang merujuk pada ketentuan notifikasi 60 hari sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SKMA) Nomor 36 Tahun 2013.
Menurut dia, aturan tersebut tidak bersifat mengikat umum.
"Keputusan Mahkamah bukan peraturan yang mengikat umum, tidak bersifat erga omnes, hanya mengikat para hakim saja," kata Ahmad di PN Solo, Senin, 11 Mei 2026.
Ia menilai penerapan ketentuan tersebut dalam perkara CLS ijazah Jokowi tidak tepat, karena lebih relevan digunakan dalam kasus lingkungan hidup yang membutuhkan proses administratif panjang sebelum gugatan diajukan.
Ahmad juga menyebut bahwa sejak awal perkara telah diperiksa di pengadilan, sehingga aspek administratif seharusnya tidak menjadi alasan gugatan tidak diterima.
"Kalau memang masalah administrasi, seharusnya sejak awal tidak diterima," ujarnya.
Dalam argumentasinya, pihak penggugat juga menyinggung asas pembuktian dalam hukum perdata actori incumbit probatio, yakni pihak yang mendalilkan wajib membuktikan.
Namun, menurut mereka, terdapat pula prinsip reus in excipiendo fit actor ketika tergugat mengajukan bantahan baru yang harus dibuktikan.
Ahmad menilai posisi pembuktian dalam perkara ini justru menguatkan pihak penggugat, karena tergugat disebut tidak menunjukkan dokumen ijazah asli dalam persidangan.
"Dalam kasus ini, tergugat tidak menunjukkan ijazah asli," katanya.
Selain itu, penggugat juga menggunakan asas preponderance of evidence atau kekuatan pembuktian yang lebih dominan dalam menentukan kebenaran di persidangan.
Dengan diajukannya banding ini, perkara ijazah Jokowi kini akan berlanjut ke Pengadilan Tinggi Semarang untuk pemeriksaan tingkat lanjutan.*
(km/ad)
JAKARTA Komisi III DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan terkait kemat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akan menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 20232024 di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan keterlibatan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam kasus dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
PANGKALPINANG Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tidak cukup hanya s
NASIONAL
JAKARTA Aksi promosi sebuah brand minuman keras (miras) di festival musik The Sounds Project menjadi sorotan publik. Brand Newport disebut
AGAMA
JAKARTA Nilai tukar rupiah diperkirakan kembali berada di bawah tekanan pada perdagangan Selasa (11/8/2026). Memanasnya ketidakpastian g
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) kembali menguat pada perdagangan Selasa (11/8/202
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Selasa, 11 Agustus 2026. Penguatan indeks ditopang sejumlah s
EKONOMI
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pendidikan Tebing Tinggi, Idam Khalid, dituntut 9 tahun 6 bulan penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan nasional di pasar tradisional mengalami kenaikan pada Selasa, 11 Agustus 2026. Kenaikan terjadi
EKONOMI
