Kasus Dugaan Korupsi BOK dan Jaspel Puskesmas Tapteng: Kejati Sumut Tahan Dua Staf Dinas Kesehatan!

TAPTENG – Kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemotongan Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dan uang Jasa Pelayanan (Jaspel) di Puskesmas seluruh Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) terus berlanjut. Pada hari Senin (28/10/2024), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) mengumumkan penahanan dua orang staf Dinas Kesehatan Tapteng yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kedua tersangka yang ditahan adalah HNG, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Rujukan, dan HH, PNS yang menduduki posisi Kepala Bidang Pelayanan. Penahanan mereka merupakan bagian dari proses penyidikan yang lebih luas terhadap dugaan korupsi yang telah melibatkan mantan Kepala Dinas Kesehatan Tapteng berinisial N, yang sudah lebih dahulu ditahan.

Kasi Penkum Kejati Sumut, Adre W Ginting, menjelaskan bahwa mantan Kadis Kesehatan dan kedua stafnya diduga terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) terkait BOK dan Jaspel Puskesmas untuk tahun anggaran 2023. “Kedua tersangka diduga telah mengumpulkan para Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Tapteng dan memerintahkan mereka untuk memotong BOK dan Jaspel yang seharusnya menjadi hak pegawai Puskesmas,” ungkap Ginting saat memberikan keterangan kepada media.

Baca Juga:

• Produksi Ekstasi Rumahan di Markas Ormas, Bahan Baku Diperoleh dari Barang Bekas
• Thailand U-23 Menang 3-1 atas Filipina U-23 di Perebutan Tempat Ketiga Piala AFF U-23 2025

Dari hasil investigasi, praktik tersebut diduga merugikan negara lebih dari Rp8 miliar. Ginting menambahkan, dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pegawai Puskesmas dialihkan untuk kepentingan taktis Dinas Kesehatan. “Ini merupakan pelanggaran serius, dan kami akan menindak tegas semua yang terlibat,” tegasnya.

Kedua tersangka kini dikenakan Pasal 11 Subsider Pasal 12 huruf e dan f jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mereka akan ditahan selama 20 hari, terhitung mulai 24 Oktober 2024 hingga 12 November 2024, di Rumah Tahanan Perempuan Kelas II A Medan.

Baca Juga:

• Kapolri Resmikan Stadion Sumpah Pemuda Jadi Homebase Bhayangkara Presisi Lampung FC, Musim Kompetisi Baru Dimulai
• Pasar Taman Puring Mulai Dingin, Garis Polisi Pasang untuk Batasi Akses Warga

Kasus ini menyoroti isu serius terkait pengelolaan anggaran kesehatan di daerah dan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana publik. Kejati Sumut berkomitmen untuk terus mengusut tuntas kasus ini dan menindak setiap pihak yang terlibat dalam praktik korupsi. Masyarakat diharapkan untuk tetap waspada dan berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran, khususnya di sektor kesehatan, demi kebaikan bersama.

Dengan penahanan ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan baik dan menjadi pelajaran bagi semua pihak agar praktik korupsi dapat diminimalisasi di masa depan.

(N/014)