JAKARTA -Seorang wanita berinisial IFH mengalami luka parah akibat penganiayaan yang dilakukan oleh mantan suaminya, DBU, di kawasan Makasar, Jakarta Timur. Insiden brutal ini terjadi pada Rabu, 23 Oktober 2024, dan diduga berawal dari permintaan IFH untuk mendapatkan Nomor Induk Keluarga (NIK) yang diperlukan dalam pengurusan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk anak mereka.
Menurut keterangan dari Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi, permintaan korban untuk mendapatkan NIK itu berujung pada cekcok mulut dengan mantan suaminya. “Awal kejadian saat pelapor yang meminta nomor induk keluarga atau NIK,” ungkapnya. Ade menjelaskan bahwa setelah adanya perdebatan, pelaku mulai marah dan menganiaya IFH secara fisik.
Korban yang menderita akibat penganiayaan ini melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib setelah mengalami luka di sekujur tubuhnya. Informasi dari polisi menyebutkan bahwa IFH mengalami sakit pada bagian bahu kiri, sakit kepala, serta luka-luka lainnya akibat dikeroyok oleh pelaku. “Dengan adanya kejadian tersebut, korban mengalami sakit pada bagian bahu kiri, sakit kepala, sakit hidung, dan kepala sakit akibat dikeroyok para pelaku,” lanjut Kombes Ade.
Baca Juga:
Kasus ini saat ini sedang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur, dan pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap seluruh fakta yang terjadi. Korban, yang kini dalam kondisi tidak baik, berharap keadilan dapat ditegakkan atas perbuatannya.
Kejadian ini kembali mencuatkan isu kekerasan dalam rumah tangga dan perlunya perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban penganiayaan. Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat semakin sadar akan pentingnya melaporkan tindakan kekerasan, baik fisik maupun emosional.
Baca Juga:
Di tengah situasi ini, berbagai komentar dan dukungan pun mengalir dari publik. Banyak yang mengecam tindakan kekerasan ini dan mendukung langkah IFH untuk mengambil tindakan hukum. Dalam sebuah wawancara, seorang aktivis perempuan menyatakan, “Kita harus bersuara melawan segala bentuk kekerasan. Setiap wanita berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan.”
Kasus ini menambah deretan insiden kekerasan yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Dengan meningkatnya perhatian masyarakat, diharapkan kasus ini bisa menjadi momentum bagi penegakan hukum yang lebih baik dan dukungan yang lebih besar terhadap korban kekerasan.
Polisi mengimbau kepada masyarakat untuk tidak ragu melaporkan tindakan kekerasan yang dialami, serta memastikan bahwa setiap korban mendapatkan pendampingan yang diperlukan. Sebuah harapan agar keadilan dapat ditegakkan dan para pelaku diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.
Berita terbaru akan terus diperbarui seiring dengan perkembangan kasus ini dan langkah-langkah hukum yang diambil oleh pihak berwenang.
(N/014)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi senilai miliaran rupiah yang terjadi
Nasional
YOGYAKARTA Ahli hukum administrasi negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Wiryawan Chandra, menilai mantan Presiden Joko Widodo (Jok
Politik
PYONGYANG Pemerintah Korea Utara mengeluarkan pernyataan keras terhadap aksi militer Amerika Serikat (AS) yang menyerang tiga fasilitas
Internasional
IRAN PT Pertamina (Persero) mulai mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi dampak serius dari potensi penutupan Selat Hormuz oleh I
Ekonomi
MEDAN Ribuan warga Lingkungan 16, 17, dan 20 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, melakukan aksi blokade Jalan Alu
Nasional
SIBOLGA Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara Ke79 Tahun 2025, Polres Sibolga menggelar upacara ziarah rombongan dan tabur bunga di
Nasional
JAKARTA Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kian meningkat menyusul serangan Amerika Serikat yang bergabung dengan Israel terhadap tiga
Ekonomi
SIBOLGA Menyambut Hari Bhayangkara ke79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, Polres Sibolga menggelar kegiatan Bakti Kesehatan Donor Darah di Aul
Nasional
BATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si sangat menegaskan kepada seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar b
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Arso Sadewo (AS), Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energy (IAE), sebagai saksi d
Nasional
