Pemprov Sumut Larang Keras Pungli di Sekolah, Semua Program Digratiskan
MEDAN Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Utara menegaskan larangan keras terhadap praktik pungutan liar (pungli) di seluruh sekolah yang
PENDIDIKAN
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Pengumuman tersebut disampaikan KPK dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
Dari lima tersangka, tiga orang diduga berperan sebagai pemberi suap dan dua lainnya sebagai penerima.Baca Juga:
Tiga tersangka yang diduga sebagai pemberi suap adalah Bupati Muara Enim periode 2025–2030, Edison, serta dua pihak swasta dari PT Millenium Solusi Abadi (MSA), yakni Cory Erin Hardi dan Fika.
Sementara itu, dua tersangka yang diduga menerima suap adalah Titin Rita Lestari, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BPK yang bertugas sebagai pengendali teknis pemeriksaan, serta Augusz Dewanggara alias Angga, pihak swasta yang disebut memiliki kedekatan dengan salah satu anggota BPK berinisial BAR.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan seluruh tersangka telah ditahan selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan.
"KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka sejak 10 Juni hingga 29 Juni 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Taufik.
Menurut KPK, kasus ini bermula saat BPK Perwakilan Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025.
Dalam proses audit tersebut ditemukan sejumlah temuan yang nilainya dinilai melebihi batas materialitas dan berpotensi memengaruhi hasil laporan pemeriksaan.
Pada Mei 2026, Edison diduga memerintahkan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Muara Enim, Rusdi Hairullah, untuk mengupayakan perubahan hasil audit tersebut melalui Augusz Dewanggara.
Rusdi kemudian meminta Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim, Abi Nurwardani, untuk berkomunikasi dengan Angga melalui perantara bernama Mulyono.
Dalam pertemuan itu, diduga terjadi pembahasan mengenai sejumlah uang yang harus disiapkan agar temuan audit dapat diubah.
MEDAN Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Utara menegaskan larangan keras terhadap praktik pungutan liar (pungli) di seluruh sekolah yang
PENDIDIKAN
BINJAI Dukungan terhadap Tim Nasional Indonesia U19 terus mengalir menjelang laga semifinal Piala AFF U19 2026. Kali ini, dukungan dat
NASIONAL
MEDAN Direktur Keuangan Perum Bulog, Hendra Susanto, meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) di Sumatera Utara untu
EKONOMI
BENER MERIAH Polres Bener Meriah menyalurkan bantuan sosial berupa 50 paket sembako serta santunan kepada anak yatim dalam rangka menyam
NASIONAL
JAKARTA Pengacara Hotman Paris Hutapea membantah keras isu yang menyebut Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, R
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perseteruan antara presenter Ruben Onsu dan mantan istrinya, Sarwendah, kembali menjadi sorotan publik. Konflik yang awalnya ber
ENTERTAINMENT
JAKARTA Pemerintah kembali membahas arah kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional yang bertuj
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (M
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait temuan audit Badan Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), di Istana Merd
EKONOMI