Terungkap! Dugaan Suap untuk Ubah Temuan Audit BPK di Muara Enim

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Pengumuman tersebut disampaikan KPK dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Dari lima tersangka, tiga orang diduga berperan sebagai pemberi suap dan dua lainnya sebagai penerima.

Baca Juga:

• Raffi Ahmad Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap Impor yang Disidangkan KPK, Ini Penjelasannya

Tiga tersangka yang diduga sebagai pemberi suap adalah Bupati Muara Enim periode 2025–2030, Edison, serta dua pihak swasta dari PT Millenium Solusi Abadi (MSA), yakni Cory Erin Hardi dan Fika.

Sementara itu, dua tersangka yang diduga menerima suap adalah Titin Rita Lestari, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BPK yang bertugas sebagai pengendali teknis pemeriksaan, serta Augusz Dewanggara alias Angga, pihak swasta yang disebut memiliki kedekatan dengan salah satu anggota BPK berinisial BAR.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan seluruh tersangka telah ditahan selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan.

"KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka sejak 10 Juni hingga 29 Juni 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Taufik.

Menurut KPK, kasus ini bermula saat BPK Perwakilan Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025.

Dalam proses audit tersebut ditemukan sejumlah temuan yang nilainya dinilai melebihi batas materialitas dan berpotensi memengaruhi hasil laporan pemeriksaan.

Pada Mei 2026, Edison diduga memerintahkan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Muara Enim, Rusdi Hairullah, untuk mengupayakan perubahan hasil audit tersebut melalui Augusz Dewanggara.

Rusdi kemudian meminta Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim, Abi Nurwardani, untuk berkomunikasi dengan Angga melalui perantara bernama Mulyono.

Dalam pertemuan itu, diduga terjadi pembahasan mengenai sejumlah uang yang harus disiapkan agar temuan audit dapat diubah.

KPK mengungkapkan Angga meminta dana sekitar Rp1,6 miliar yang dihitung berdasarkan persentase dari nilai proyek infrastruktur dan pengadaan barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Setelah tercapai kesepakatan, Angga disebut mulai mengoordinasikan sejumlah pihak, termasuk Titin Rita Lestari, guna menindaklanjuti permintaan perubahan hasil audit.

Untuk memenuhi permintaan tersebut, Abi Nurwardani diduga mengumpulkan dana dari sejumlah pihak, termasuk dari Fika selaku Direktur PT MSA melalui Cory Erin Hardi yang merupakan penyedia proyek pengadaan smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim.

KPK menyebut dana sebesar Rp500 juta berhasil dikumpulkan dan kemudian dibagi ke beberapa pihak.

Sebanyak Rp100 juta diberikan kepada Angga, Rp100 juta kepada Mulyono sebagai perantara, sedangkan sekitar Rp300 juta lainnya diduga disalurkan di wilayah Sumatera Selatan, termasuk kepada pihak yang terkait dengan Edison.

Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan pemberian uang lainnya sebesar Rp50 juta yang sebelumnya diterima Angga.

"Kami masih terus menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang diduga menerima maupun menikmati uang tersebut," ujar Taufik.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan, KPK turut menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, dokumen, perangkat elektronik, dan kendaraan.

Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai Rp100 juta dari Angga, uang tunai Rp100 juta dari Mulyono, serta satu unit kendaraan jenis SUV.

Kasus ini masih terus dikembangkan. KPK membuka kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat seiring pendalaman terhadap aliran dana dan hasil pemeriksaan para tersangka.*

(cn/ad)

Raffi Ahmad Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap Impor yang Disidangkan KPK, Ini Penjelasannya

Namanya Dikaitkan dalam Dugaan Korupsi BGN, Dek Gam: Untuk Apa Saya Urus Dapur MBG?

Tanjungpinang Pelajari QRESTO Milik Pemko Medan untuk Tingkatkan PAD dan Cegah Kebocoran Pajak

Pemko Medan Perluas Program Tebus Ijazah, Kini Jangkau Siswa Madrasah Swasta

Pemko Medan Bergerak Cepat Atasi Krisis Air di Medan Amplas, Tiga Truk Tangki Air Dikerahkan

Pemko Tanjungbalai Terima Penghargaan dari Menteri Hukum atas Dukungan Program Bantuan Hukum Masyarakat