Jemput Bola ke Nias, Sumut Kebut Pembangunan Jalan hingga Pelabuhan di Daerah 3T
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat pembangunan di empat kabupaten di Kepulauan Nias yang masih masuk kat
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH — Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menegaskan komitmennya untuk mengejar para bandar narkotika dan memiskinkan mereka melalui penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Langkah tersebut, menurut Ruddi, dilakukan untuk memberikan efek jera sekaligus memutus mata rantai peredaran narkotika hingga ke sumbernya.
Ruddi juga meminta para bandar, kurir, maupun pengguna narkotika segera menghentikan aktivitas mereka.Baca Juga:
Abituren Akabri 1996 itu menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi pihak yang terlibat dalam peredaran narkotika, termasuk para pengedar yang mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut.
"Kepada para bandar, segera hentikan kegiatan atau kami akan tindak dengan tegas dan terukur. Yang pasti, para pengedar narkotika akan saya kejar dan saya akan buat mereka miskin," tegas Ruddi Setiawan saat konferensi pers di Aula Presisi Polda Aceh, Senin, 10 Agustus 2026.
Selain menyasar jaringan peredaran narkotika, Ruddi mengingatkan seluruh personel Polda Aceh dan jajarannya agar tidak mencoba menggunakan narkotika dalam bentuk apa pun.
Dia secara khusus menyoroti munculnya narkotika jenis baru berupa cartridge vape getar yang disebut mengandung liquid etomidate.
Ruddi menegaskan personel yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkotika akan mendapatkan sanksi berat.
Hukuman tersebut bahkan dapat berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.
Untuk memperketat pengawasan, Kapolda Aceh bersama Bidpropam akan melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap personel.
Pemeriksaan dilakukan antara lain melalui tes urine dan pemeriksaan terhadap vape yang digunakan anggota.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan sekaligus pengawasan internal agar personel kepolisian tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
Ruddi menegaskan penindakan akan berlaku bagi siapa pun yang terbukti menyalahgunakan narkotika, termasuk anggota kepolisian yang berada di bawah komandonya.
"Siapa pun yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika akan saya tindak, termasuk anggota saya sendiri. Jadi, jangan ada yang coba-coba bermain narkotika. Sanksinya akan dipecat," pungkas Kapolda Aceh dengan tegas.
Penerapan TPPU terhadap bandar narkotika diharapkan tidak hanya menjerat pelaku melalui tindak pidana narkotika, tetapi juga menyasar keuntungan ekonomi yang diperoleh dari bisnis tersebut.
Dengan menyita atau menelusuri aset yang berkaitan dengan hasil kejahatan, aparat dapat memutus sumber pendanaan jaringan narkotika sekaligus mempersempit ruang gerak para bandar.* (ad)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat pembangunan di empat kabupaten di Kepulauan Nias yang masih masuk kat
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar rincian aliran dana dalam kasus dugaan korupsi pengelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin resmi melantik dan memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan puluhan pejabat Eselon II serta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia masih dibayangbayangi persoalan pengangguran terdidik. Data terbaru per Februari 2026 mencatat sebanyak 1 juta lulusa
EKONOMI
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan keterlibatan mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar komunikasi publik Bambang Harymurti mengusulkan perubahan nomenklatur atau judul Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Jabatan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resmi berganti. Poppy Marulita Hutagalung resm
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat de
PEMERINTAHAN
BALIKPAPAN Memasuki dunia kerja di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) tak lagi cukup dengan mengandalkan ijazah sekolah atau pergur
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) tengah diguncang isu keterlibatan ribuan pegawainya dalam aktivitas judi online. Menteri Sosial Sa
NASIONAL