DPR Minta Polri Usut Dalang dan Pendana di Balik Kasus Karhutla

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menetapkan 72 tersangka dalam kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan.

Namun, Komisi III DPR meminta penyidikan tidak berhenti pada pelaku yang berada di lapangan.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta Polri mengusut pihak yang diduga menjadi dalang, pemberi dana, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana karhutla.

Baca Juga:

• Bareskrim Tetapkan 72 Tersangka Karhutla di Sumatra dan Kalimantan, Luas Lahan Terbakar 1.006 Hektare

"Penegakan hukum Karhutla memang harus menyentuh akar masalah. Selama ini, para pelaku di lapangan sering kali hanya menjadi korban atau pekerja, sementara dalang korporasi maupun pemodal yang meraup untung dari lahan yang hangus kerap tidak tersentuh," kata Habiburokhman, Senin, 24 Agustus 2026.

"Pendekatan follow the money dan penindakan tegas tanpa pandang bulu ini sejalan dengan agenda reformasi penegakan hukum yang berkeadilan."

Bareskrim Polri sebelumnya mengungkap telah menerima 89 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

Kasus-kasus tersebut tersebar di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan.

Dugaan pembakaran berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan untuk kepentingan perkebunan, termasuk kebun sawit.

Pembakaran lahan disebut dilakukan karena dinilai lebih murah dan efisien dibandingkan metode pembukaan lahan lainnya.

Polri menyatakan penyidikan tidak hanya diarahkan kepada orang yang melakukan pembakaran di lapangan.

Aparat juga menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memberikan perintah, menyediakan dana, maupun memperoleh keuntungan dari pembakaran tersebut.

Salah satu metode yang digunakan adalah menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan para tersangka yang kini menjalani proses hukum.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengungkap apakah pembakaran dilakukan untuk kepentingan pribadi atau terdapat pihak lain yang mengatur dan membiayai aktivitas tersebut.

Selain mengapresiasi proses penegakan hukum, Habiburokhman juga menyoroti langkah pencegahan yang dilakukan Polri di sejumlah daerah rawan karhutla.

Polri disebut telah membangun 1.296 embung dan 834 sekat kanal di sejumlah lokasi.

Infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu pencegahan sekaligus penanganan kebakaran, terutama di kawasan yang rawan terbakar.

Menurut Habiburokhman, langkah tersebut menunjukkan adanya upaya penanganan karhutla yang tidak hanya mengandalkan penindakan setelah kebakaran terjadi.

"Langkah konkret ini membuktikan keseriusan Polri dalam mengimplementasikan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran bertindak all out dalam menghentikan dan mencegah bencana Karhutla," ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

Komisi III DPR berharap proses penegakan hukum terhadap kasus karhutla dilakukan secara menyeluruh.

Penindakan, kata Habiburokhman, tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan apabila ditemukan bukti adanya pihak lain yang mengendalikan atau memperoleh keuntungan dari pembakaran lahan.

Dengan pendekatan tersebut, DPR mendorong penanganan karhutla tidak hanya menyelesaikan kasus per kasus, tetapi juga membongkar pola pembakaran lahan yang berpotensi terus berulang.* (bb/ad)

Bareskrim Tetapkan 72 Tersangka Karhutla di Sumatra dan Kalimantan, Luas Lahan Terbakar 1.006 Hektare

Prabowo Turun Langsung Pantau Karhutla Sumatra Hari Ini, Riau Jadi Lokasi Pertama

Pemerintahan yang Adil Tidak Alergi Kritik

SKK Migas dan Polda Kaltim Perkuat Pengamanan Hulu Migas, 62 Personel Jaga 7 Wilayah Operasi

Harga Beras Tembus Rp17 Ribu per Kg di Sumut, DPRD Desak Pemerintah Turun Tangan

Prabowo Disebut Tunjuk Pengusaha Haji Isam Tangani Karhutla, Mensesneg Bantah: Tidak Benar