DPR Minta Polri Usut Dalang dan Pendana di Balik Kasus Karhutla

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengungkap apakah pembakaran dilakukan untuk kepentingan pribadi atau terdapat pihak lain yang mengatur dan membiayai aktivitas tersebut.

Selain mengapresiasi proses penegakan hukum, Habiburokhman juga menyoroti langkah pencegahan yang dilakukan Polri di sejumlah daerah rawan karhutla.

Polri disebut telah membangun 1.296 embung dan 834 sekat kanal di sejumlah lokasi.

Infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu pencegahan sekaligus penanganan kebakaran, terutama di kawasan yang rawan terbakar.

Menurut Habiburokhman, langkah tersebut menunjukkan adanya upaya penanganan karhutla yang tidak hanya mengandalkan penindakan setelah kebakaran terjadi.

"Langkah konkret ini membuktikan keseriusan Polri dalam mengimplementasikan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran bertindak all out dalam menghentikan dan mencegah bencana Karhutla," ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

Komisi III DPR berharap proses penegakan hukum terhadap kasus karhutla dilakukan secara menyeluruh.

Penindakan, kata Habiburokhman, tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan apabila ditemukan bukti adanya pihak lain yang mengendalikan atau memperoleh keuntungan dari pembakaran lahan.

Dengan pendekatan tersebut, DPR mendorong penanganan karhutla tidak hanya menyelesaikan kasus per kasus, tetapi juga membongkar pola pembakaran lahan yang berpotensi terus berulang.* (bb/ad)

Bareskrim Tetapkan 72 Tersangka Karhutla di Sumatra dan Kalimantan, Luas Lahan Terbakar 1.006 Hektare

Prabowo Turun Langsung Pantau Karhutla Sumatra Hari Ini, Riau Jadi Lokasi Pertama

Pemerintahan yang Adil Tidak Alergi Kritik

SKK Migas dan Polda Kaltim Perkuat Pengamanan Hulu Migas, 62 Personel Jaga 7 Wilayah Operasi

Harga Beras Tembus Rp17 Ribu per Kg di Sumut, DPRD Desak Pemerintah Turun Tangan

Prabowo Disebut Tunjuk Pengusaha Haji Isam Tangani Karhutla, Mensesneg Bantah: Tidak Benar