Pemecatan 2 Prajurit TNI Dibatalkan dan Hukuman Dikurangi, Koalisi Desak MA dan KY Turun Tangan

JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) memeriksa seluruh proses hingga pertimbangan putusan banding dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Koalisi meminta pemeriksaan dilakukan secara serius, terbuka, dan akuntabel.

Mereka menyoroti dasar pengurangan hukuman serta pembatalan pemecatan terhadap dua prajurit TNI yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Ajaib! 2 Korban Diselamatkan Setelah 10 Hari Terjebak Banjir Bandang Nepal

"Mendesak Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial segera memeriksa proses serta mutu pertimbangan putusan banding secara serius, terbuka, dan akuntabel, terutama dasar pengurangan pidana dan pembatalan pemecatan," ujar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 5 September 2026.

Koalisi menilai putusan banding tersebut tidak dapat dianggap sebagai perkara biasa.

Menurut mereka, putusan itu berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan keselamatan warga yang berani melakukan pengawasan terhadap kekuasaan.

Atas dasar itu, Koalisi menyatakan menolak putusan banding yang mengurangi hukuman penjara dan membatalkan pemecatan terhadap dua prajurit TNI tersebut.

"Menolak putusan banding yang memangkas pidana penjara dan membatalkan pemecatan kedua pelaku. Putusan tersebut tidak sebanding dengan beratnya serangan, penderitaan korban, serta kebutuhan mendesak akan efek jera dan jaminan ketidakberulangan," kata Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.

Koalisi menilai persoalan dalam kasus Andrie Yunus tidak hanya berkaitan dengan pengurangan hukuman terhadap prajurit TNI.

Mereka mempertanyakan pertanggungjawaban ketika anggota militer diduga melakukan kejahatan serius terhadap warga sipil.

"Serangan air keras terhadap Andrie Yunus bukan penganiayaan biasa. Ini adalah serangan terencana terhadap seorang pembela HAM, yang menimbulkan luka berat, membatasi kehidupan korban, dan menebar ketakutan kepada siapa pun yang berani mengawasi kekuasaan," kata Koalisi Masyarakat Sipil.

Koalisi kemudian mendorong negara mengungkap kemungkinan tanggung jawab yang lebih luas dalam perkara tersebut.

Ajaib! 2 Korban Diselamatkan Setelah 10 Hari Terjebak Banjir Bandang Nepal

Viral Anak Disebut Tak Dapat Kamar di RSU Muhammadiyah Medan, Ini Penjelasan Dinkes

KUR BCA 2026 Rp100 Juta, Ini Syarat, Cara Pengajuan dan Simulasi Cicilannya!

Bangkit Pascabanjir, PDM Aceh Utara Mulai Bangun Gedung Dakwah Muhammadiyah di Krueng Mane

Tokoh Spiritual Bali Gagas Pembangunan Fasilitas Panca Yadnya Terpadu dan Krematorium Nusantara

Zulhas Desak Evaluasi SPPG Kalitengah, Petugas Lalai Terancam Dipecat