Kadinkes Nias Didakwa Korupsi Proyek RSU Kelas D Pratama Rp38,5 Miliar, Kerugian Negara Rp800 Juta

MEDAN – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias, Rahmani Oktaviani Zandroto, didakwa melakukan dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Kelas D Pratama Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022.

Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp38.550.850.700 atau sekitar Rp38,55 miliar.

Dalam perkara ini, Rahmani didakwa bersama lima terdakwa lainnya.

Baca Juga:

• Drainase Jalan Gaperta Diperbesar, Rico Waas Harap Genangan dan Banjir Berkurang

Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis, 24 September 2026.

Kelima terdakwa lainnya yakni Juang Putra Zebua selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Lister Boy Lase selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2022-2023, Fredy Ligim Putra Zebua selaku penyedia sekaligus Direktur PT Viola Cipta Mahakarya, Lianus Ndruru selaku manajemen konstruksi sekaligus Direktur PT Artek Utama, serta Oberlin Kurniawan Gea selaku KPA Tahun Anggaran 2024.

Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Septinus Halawa, menyebut dugaan perbuatan para terdakwa menyebabkan kekurangan volume dan bobot pekerjaan pembangunan rumah sakit.

"Perbuatan para terdakwa telah membuat kekurangan volume dan bobot pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama Kabupaten Nias mengakibatkan kerugian negara," ucap Septinus Halawa di persidangan.

Menurut jaksa, para terdakwa juga diduga menyetujui progres pekerjaan yang dinyatakan telah mencapai 100 persen.

Persetujuan tersebut kemudian mengakibatkan pembayaran proyek dilakukan tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan dan kontrak.

Akibat dugaan perbuatan tersebut, jaksa menyebut negara mengalami kerugian lebih dari Rp800 juta.

Jaksa mendakwa para terdakwa dengan dakwaan primair dan subsidair.

Dalam dakwaan primair, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, dakwaan subsidair menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 serta Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah jaksa membacakan surat dakwaan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk menyampaikan sikap terhadap dakwaan tersebut.

Melalui penasihat hukum masing-masing, keenam terdakwa menyatakan akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa.

Sidang kemudian ditunda.

Agenda persidangan berikutnya dijadwalkan untuk mendengarkan eksepsi para terdakwa pada Rabu, 30 September 2026 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan.

Perkara ini masih berada pada tahap awal persidangan.

Dakwaan jaksa merupakan tuduhan yang masih harus dibuktikan dalam proses persidangan, sementara para terdakwa memiliki hak untuk mengajukan pembelaan dan keberatan terhadap dakwaan tersebut.* (d/ad)

Drainase Jalan Gaperta Diperbesar, Rico Waas Harap Genangan dan Banjir Berkurang

Bhayangkari Peduli Gelar Bakti Kesehatan Gratis, 109 Warga Bener Meriah Dapat Pelayanan

Wali Kota Tanjungbalai Terima Audiensi HMI Kisaran-Asahan, Dorong Peran Mahasiswa dalam Pembangunan Daerah

Mahyaruddin Salim Dorong LASQI Tanjungbalai Jadi Wadah Pengembangan Seni Qasidah

Wali Kota Tanjungbalai: Jangan Persulit Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf, Layanan Administrasi Harus Gratis!

Bhayangkari Sediakan 2.000 Paket Pengobatan Gratis di Aceh Tamiang, 74 Nakes Dikerahkan