JPU: Joko Widodo Paling Menderita Kerugian akibat Dugaan Manipulasi Dokumen oleh Roy Suryo

"Bahwa atas hal tersebut, dakwaan penuntut umum telah dengan jelas menguraikan fakta-fakta yang nyata-nyata atau fakta materiil dengan memperhatikan unsur-unsur pasal dakwaan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Pidana," kata jaksa.

Dalam persidangan yang sama, JPU meminta majelis hakim menolak perlawanan yang diajukan Roy Suryo.

Jaksa menilai surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materiil serta memuat uraian perbuatan yang didakwakan.

Perkara ini berkaitan dengan tudingan mengenai keaslian ijazah Jokowi yang disampaikan Roy Suryo.

Roy Suryo sebelumnya didakwa terkait dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam sidang 5 Oktober 2026, JPU juga menanggapi pernyataan Roy Suryo yang sebelumnya menyebut ijazah Jokowi 99,9 persen palsu.

Menurut jaksa, pernyataan tersebut tetap harus dibuktikan di persidangan dan tidak dapat menjadi kesimpulan tanpa dasar pembuktian.

Kasus tersebut kini masih berproses di PN Jakarta Timur.

Karena perkara masih dalam tahap persidangan, berbagai tuduhan dan bantahan yang muncul merupakan bagian dari proses hukum dan belum menjadi putusan berkekuatan hukum tetap.* (tb/ad)

Mengapa Banyak Civil Society Merasa Dikhianati Oleh Rocky Gerung?

Rocky Gerung Dipangku Kekuasaan

Jelang Putusan PHPU, THMP Yakin MK Tak Kabulkan Permohonan Diskualifikasi Gibran: Sudah Wakil Presiden, Bukan Lagi Calon

PSI Pasang Badan Bela Gibran: Urusan Ijazah Ini Kapan Selesainya Ya?

Ini Perbandingan Jumlah Anggota dan Hak Keuangan Wantimpres Era SBY, Jokowi, hingga Prabowo

Sebut Ada Politisasi, Jokowi Tak Khawatir soal Gugatan Pendidikan Gibran: Saya yang Mengantarkan ke Sekolah