BANDA ACEH — Kasus dugaan pengeroyokan terhadap korban di SMA Negeri 3 Banda Aceh memasuki tahap penyidikan.
Kuasa hukum korban mengapresiasi langkah Polresta Banda Aceh yang meningkatkan penanganan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
Apresiasi itu disampaikan kuasa hukum korban, Hermanto, S.H., setelah menerima pemberitahuan resmi mengenai perkembangan laporan yang telah disampaikan kepada Polresta Banda Aceh.Baca Juga:
Perkara tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/736/IX/2026/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh, tertanggal 21 September 2026.
Hermanto mengatakan pihaknya menerima dua surat resmi dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Banda Aceh pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Kedua surat tersebut yakni Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor B/877/X/RES.1.25/2026/Satreskrim dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor B/SPDP/192/X/RES.1.25/2026/Satreskrim.
"Kami mengapresiasi respons cepat dan keseriusan Polresta Banda Aceh dalam menangani laporan klien kami. Peningkatan perkara ke tahap penyidikan menunjukkan adanya komitmen untuk menegakkan hukum secara profesional," kata Hermanto, Rabu (7/10/2026).
Dengan dimulainya penyidikan, kuasa hukum korban berharap penyidik segera melakukan tahapan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengungkap secara terang peristiwa yang dilaporkan.
Kuasa hukum juga berharap pihak yang bertanggung jawab dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila penyidik menemukan bukti yang cukup dalam proses penyidikan.
"Kami berharap proses penyidikan dapat berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum sehingga korban mendapatkan kepastian dan keadilan," ujar Hermanto.
Menurut kuasa hukum, proses penyidikan menjadi tahapan penting untuk memastikan fakta dalam perkara tersebut dapat diketahui berdasarkan alat bukti dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait.
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengembangkan budidaya bawang putih seluas 9.624 hektare di sembilan kabupaten. Program ini dit
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero) Unit Induk Dis
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara menggelar pelatihan mengolah makanan dan camilan sehat untuk meningkatkan ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kuasa hukum Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lainnya, Bambang Widjojanto, menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tid
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kasus dugaan pengeroyokan terhadap korban di SMA Negeri 3 Banda Aceh memasuki tahap penyidikan. Kuasa hukum korban mengapresi
HUKUM DAN KRIMINAL
DEPOK Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Aliansi Pemuda Mahasiswa Peduli BUMN Sumatera Utara (APMPEMUS) menggelar demonstrasi damai di kantor Danantara, Jalan Gatot Subr
NASIONAL
MEDAN Pengamat kebijakan publik dan anggaran Ratama Saragih, S.H., CCFA, menyoroti dugaan penggunaan minuman rasa susu merek Opao sebaga
NASIONAL
OlehRaihan MuhammadHAMPIR dua tahun setelah Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, persoalan mengenai s
OPINI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki i
HUKUM DAN KRIMINAL
