Inflasi Indonesia Naik Jadi 3,28 Persen, Pemko Medan Diminta Waspadai Harga Pangan
MEDAN Pemerintah Kota Medan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara virtual dari Command Center, Kanto
PEMERINTAHAN
BATU BARA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus berupaya mengoptimalkan pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan (WBP). Salah satu langkah yang dilakukan adalah melaksanakan monitoring dan konsultasi terhadap perkembangan usulan Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB), Senin (12/10/2026).
Kegiatan ini bertujuan memastikan proses pengusulan hak integrasi warga binaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, transparan, akuntabel, serta tepat waktu.
Monitoring dan konsultasi tersebut dilaksanakan oleh jajaran Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Labuhan Ruku. Kegiatan mencakup pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi, peninjauan persyaratan substantif, serta sinkronisasi data usulan integrasi melalui sistem database pemasyarakatan.Baca Juga:
Melalui langkah tersebut, petugas dapat memantau perkembangan setiap usulan PB dan CB, sekaligus mengidentifikasi kendala teknis yang berpotensi menghambat proses penyelesaian berkas.
Selain itu, koordinasi dan konsultasi dilakukan untuk memastikan seluruh persyaratan telah terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, setiap berkas usulan dapat diproses secara tertib dan sesuai prosedur.
Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat merupakan bagian dari hak integrasi yang dapat diberikan kepada warga binaan apabila telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pelaksanaan monitoring ini menjadi bagian dari komitmen Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan, khususnya terkait pemenuhan hak-hak warga binaan.
Melalui upaya tersebut, Lapas Labuhan Ruku berharap proses pengusulan hak integrasi dapat berjalan lebih efektif dan tidak mengalami keterlambatan akibat kendala administrasi yang dapat diantisipasi sejak dini.
Dengan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel, diharapkan warga binaan yang telah memenuhi persyaratan dapat memperoleh haknya sesuai ketentuan serta mempersiapkan diri untuk kembali berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat.* (dh)
MEDAN Pemerintah Kota Medan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara virtual dari Command Center, Kanto
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong perubahan strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Medan. Pemerintah tidak cu
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan mulai mengembangkan Pasar Petisah melalui pembangunan Block Petisah, sebuah kawasan pasar kreatif yang mengg
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mengancam akan memecat oknum Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan yang terbukti terlibat dalam dugaan k
PEMERINTAHAN
LANGKAT Banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai, Sumatera Utara, pada Senin, 12 Oktober 2026. Di Kabupaten
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat akses pelayanan hukum hingga tingkat desa dan kelurahan melalui pening
PEMERINTAHAN
MEDAN Polrestabes Medan menangkap empat pria yang diduga terlibat dalam aksi pencurian dengan kekerasan atau begal di sejumlah wilayah Sum
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ahmad Khozinuddin bersama Aliansi Rakyat Menggugat dan organisasi Pengacara Jawara Bela Umat (Pejabat) mendatangi Gedung DPR RI, J
POLITIK
MEDAN Satlantas Polrestabes Medan merilis jadwal dan lokasi layanan mobil Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling untuk periode 1218 Oktober
NASIONAL
MEDAN Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H. Adam Malik Medan meraih dua penghargaan nasional dalam ajang PERSI Award 2026. Prestasi tersebut me
KESEHATAN