jakarta –Kasus dugaan kekerasan di perusahaan animasi dan game art berinisial BV yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat, memasuki babak baru. Pada Selasa (17/9), pihak kepolisian dijadwalkan memeriksa tiga saksi yang merupakan mantan karyawan perusahaan tersebut. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait laporan kekerasan yang mencuat baru-baru ini.
Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP M. Firdaus, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan ketiga saksi akan dilakukan pada pukul 11.00 WIB di ruang penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Jakarta Pusat. “Jadwal (pemeriksaan) jam 11 di ruang penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Jakarta Pusat,” ujar AKBP Firdaus kepada wartawan.
Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang diterima oleh pihak kepolisian dari seorang korban berinisial CS. CS sudah diperiksa oleh polisi beberapa waktu lalu terkait laporan tersebut. “Ada dua laporan polisi (LP), satu LP di Polda terkait tindak pidana pengancaman dan satu LP di Polres terkait tindak pidana ketenagakerjaan,” tambah AKBP Firdaus.
Baca Juga:
Kasus ini mencuat setelah seorang mantan karyawan perusahaan tersebut mengungkapkan pengalamannya di media sosial platform X. Dalam unggahannya, CS menyampaikan berbagai tindakan yang dianggap tidak menyenangkan selama bekerja di BV. CS mengklaim mengalami pelanggaran jam kerja, pelecehan verbal, kekerasan, ancaman, hingga manipulasi.
Salah satu bentuk hukuman yang dialami CS, menurut penjelasannya di media sosial, adalah kegiatan fisik yang berat dan tidak wajar. CS menyebutkan bahwa dirinya dipaksa untuk naik-turun tangga sebanyak 45 kali pada malam hari dan melakukan tindakan menyakitkan terhadap diri sendiri sebanyak 100 kali sebagai bagian dari hukuman.
Baca Juga:
Kasus ini mendapat perhatian luas setelah detailnya dibagikan di media sosial, memicu diskusi mengenai perlakuan terhadap karyawan di industri kreatif. Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya perlindungan dan keadilan bagi pekerja di berbagai sektor industri.
Pihak kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti dari saksi-saksi dan korban untuk mengusut lebih lanjut kasus dugaan kekerasan ini. Masyarakat dan pihak terkait diharapkan dapat memberikan dukungan agar kasus ini dapat ditangani dengan sebaik-baiknya dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan.
Kasus ini juga mengingatkan pentingnya sistem perlindungan tenaga kerja yang efektif dan pengawasan ketat terhadap praktik-praktik yang tidak etis di tempat kerja, khususnya di industri kreatif yang semakin berkembang pesat.
(N/014)
LANGKAT Seorang personel Unit Reskrim Polsek Padang Tualang, Polres Langkat, Aipda Sahata Panjaitan mengalami luka serius setelah berupa
Hukum dan Kriminal
PADANG LAWAS UTARA Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Selatan berhasil mengamankan seorang pria terduga pengedar narkotika jenis sab
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar dalam kurun waktu 2023 hingga 2024 un
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp22,11 triliun untuk tahun anggaran 2026. U
Pertanian Agribisnis
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengakui bahwa harga beras di wilayahnya telah melampaui batas Harga Eceran Ter
Ekonomi
MEDAN Harga cabai merah di sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terpantau mengalami kenaikan signifikan pada awal pekan i
Ekonomi
PASURUAN Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memastikan bahwa seluruh Sekolah Rakyat (SR) di wilayahnya siap beroperasi mulai
Pendidikan
BANDA ACEH Puluhan massa yang tergabung dalam gerakan Rakyat Aceh Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Aceh, Se
Pemerintahan
MEDAN Sebuah ruko kosong di Jalan Karya Jaya, Kelurahan Pangkalan Mansur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, digeruduk warga setelah dik
Hukum dan Kriminal
MEDAN Sosok Nikson Nababan dinilai sangat mumpuni untuk memimpin DPD PDIP Sumatera Utara (Sumut) selama lima tahun ke depan. Dengan lata
Politik