JAKARTA – Mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan, dijatuhi hukuman lima tahun penjara atas kasus korupsi pengadaan lahan proyek rumah DP nol rupiah. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Bambang Joko Winarno di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).
Hakim menyatakan bahwa perbuatan Yoory Corneles bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, yang menjadi faktor pemberat dalam putusan. “Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar Bambang Joko Winarno.
Selain itu, majelis hakim menilai tindakan terdakwa juga menghambat pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Tindakan ini merugikan rakyat kecil yang membutuhkan perumahan terjangkau,” lanjutnya. Di sisi lain, hakim mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan hukuman bagi Yoory. Terdakwa dinilai bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan serta telah mengembalikan sebagian uang hasil korupsi.
Baca Juga:
“Terdakwa telah mengembalikan uang yang diterima dari saksi Tommy Adrian,” kata hakim Bambang. Dalam kasus ini, Yoory Corneles dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Selain itu, JPU juga meminta terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 31,17 miliar.
Jaksa menyebut Yoory terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara,” tegas jaksa KPK dalam persidangan.
Baca Juga:
Jika harta benda tidak mencukupi, Yoory akan menjalani pidana tambahan berupa penjara selama tiga tahun. Kasus ini bermula dari pengadaan lahan untuk proyek rumah DP nol rupiah di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Praktik korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 256 miliar.
(christie)
SUMUT Perusahaan perkebunan sawit asal Medan, PT. Rendi Permata Raya (PT. RPR), kembali menjadi sorotan setelah diketahui membuka ribuan he
Hukum dan Kriminal
bitvonline.comDemam tifoid, yang disebabkan oleh bakteri Salmonella enterica serovar Typhi (S. Typhi), kini semakin sulit diobati akibat re
Kesehatan
TAPUT Wakil Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Dr. Fajar Riza Ul Haq MA mengungkapkan bahwa pemerintah tengah fokus membenahi ta
Pemerintahan
VATICAN Jenazah Paus Fransiskus telah menjalani proses pengawetan menggunakan teknik tanatopraksi dan disemayamkan di Basilika Santo Petrus
Internasional
MEDAN Curahan hujan yang cukup tinggi dan drainase yang kurang optimal menyebabkan ratusan rumah di Kecamatan Medan Labuhan dan Kelurahan S
Peristiwa
JAKARTA Bareskrim Polri menolak laporan yang diajukan oleh Peradi Bersatu yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pengadu dalam kasus tud
Hukum dan Kriminal
MEDAN Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Meryl Rouli Saragih, mendesak Kepala Dinas Pendidikan Sumut untuk segera mencopot Rosma
Hukum dan Kriminal
MADINA Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution berharap agar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan senantias
Kesehatan
SUMATERA BARAT Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali erupsi pada Jumat, 25 April 2025, sekitar pukul 16.41 WIB. Erupsi tersebut tercat
Berita
ASAHAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Anak Sumatera Anti Kedzoliman (GASAK) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor ATR/BPN
Hukum dan Kriminal
