Proyek Gagal: Kebocoran Atap GOR Futsal PON Sumut Ungkap Dugaan Korupsi dan Nepotisme

SUMUT BITVONLINE.COM–Baru saja dirayakan dengan bangga, kini GOR Futsal PON di Sumatera Utara (Sumut) yang baru direnovasi dengan biaya Rp 9 miliar menghadapi masalah serius: kebocoran atap. Ini bukan hanya sekadar kerugian material, tetapi juga representasi nyata dari kegagalan sistemik dalam pengawasan dan manajemen proyek infrastruktur di negeri ini.

Bagaimana mungkin proyek sebesar ini, yang telah menyedot anggaran negara dalam jumlah besar, bisa berakhir dengan hasil yang begitu mengecewakan? Renovasi GOR Futsal PON yang harusnya menjadi simbol peningkatan kualitas infrastruktur olahraga di Sumut malah menunjukkan betapa lemahnya standar pengawasan dan pelaksanaan proyek. Anggaran miliaran rupiah yang dihabiskan untuk renovasi tersebut kini seolah terbuang sia-sia.

Pengawasan dan Akuntabilitas yang Minim

Baca Juga:

• Mantan Suami Bantah Tuduhan KDRT ke Yuni Shara: “Saya Punya Kartu As, Tapi Apa Gunanya?”
• Final Panas Piala AFF U-23 2025: Indonesia vs Vietnam Diwarnai Kartu Kuning dan Permainan Keras

Kebocoran atap GOR ini menimbulkan pertanyaan besar: di mana peran pengawas proyek dan konsultan? Proyek dengan skala sebesar ini seharusnya melibatkan pengawasan ketat dari berbagai pihak, mulai dari konsultan perencana, kontraktor pelaksana, hingga pengawas lapangan. Namun, hasil yang tampak kini menunjukkan bahwa pengawasan tersebut sangat lemah atau bahkan mungkin diabaikan.

Selain itu, ketidaktransparanan dan minimnya akuntabilitas publik dalam penggunaan anggaran renovasi ini patut dipertanyakan. Publik berhak tahu detail pengelolaan proyek, pemilihan kontraktor, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan. Dalam kasus ini, kegagalan tersebut menuntut adanya audit yang komprehensif dan transparan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dihabiskan tidak hanya berakhir di kantong pribadi pihak-pihak tertentu.

Baca Juga:

• Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno Kunjungi Nias Utara, Serap Aspirasi dan Dorong Percepatan Pembangunan Daerah 3T
• Polri Temukan Produsen Besar Diduga Terlibat Kasus Beras Oplosan

Korupsi dan Nepotisme: Dugaan Kuat yang Patut Ditelusuri

Tidak sedikit yang menduga bahwa kasus ini hanyalah puncak gunung es dari praktek-praktek korupsi dan nepotisme yang merajalela dalam proyek-proyek pemerintah. Mulai dari proses tender yang tidak transparan, hingga penunjukan kontraktor yang lebih berdasarkan kedekatan daripada kompetensi. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Sumut, tapi sudah menjadi penyakit nasional yang menggerogoti setiap sendi pembangunan negeri ini.

Anggaran sebesar Rp 9 miliar seharusnya sudah lebih dari cukup untuk menghasilkan renovasi yang layak dan berkualitas. Namun, ketika kebocoran atap terjadi bahkan sebelum fasilitas tersebut digunakan secara penuh, jelas ada yang tidak beres dalam proses tersebut. Hal ini membuka ruang bagi dugaan bahwa ada banyak kepentingan pribadi yang bermain di balik layar.

Apa Langkah Selanjutnya?

Sudah saatnya pemerintah dan pihak berwenang di Sumut menunjukkan keberanian dan komitmen mereka untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam kegagalan ini. Pemerintah daerah harus segera mengusut tuntas kasus ini dan melakukan tindakan tegas, termasuk memutus kontrak dengan kontraktor yang tidak kompeten dan mengganti dengan pihak yang lebih profesional dan kredibel.

Selain itu, masyarakat Sumut dan publik secara umum perlu didorong untuk terus mengawasi proyek-proyek infrastruktur di daerahnya. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik harus diperkuat dengan melibatkan masyarakat dan media sebagai pengawas independen. Jangan sampai kasus seperti ini terulang kembali, di mana rakyat menjadi korban dari permainan anggaran yang sarat dengan praktik-praktik busuk.

 

Kebocoran atap GOR Futsal PON Sumut adalah tamparan keras bagi kita semua. Ini adalah alarm bagi pemerintah untuk segera memperbaiki sistem pengawasan proyek dan menghapus praktik korupsi dan nepotisme yang merusak kualitas pembangunan. Kita tidak boleh diam. Anggaran Rp 9 miliar bukan angka kecil, dan setiap rupiah yang digunakan harus dipertanggungjawabkan.

Jika tidak, maka kita hanya akan terus melihat pembangunan yang setengah hati dan sia-sia, sementara kebutuhan dasar dan hak-hak rakyat terus terabaikan. Kini, saatnya kita bersuara lebih keras dan menuntut perubahan nyata.

(R/04)