JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan publik setelah memberikan pangkat kehormatan Jenderal TNI kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Keputusan ini mendapat kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk dari Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan.
Menurut Halili Hasan, langkah politik Jokowi tersebut dianggap sebagai pelecehan terhadap para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan pembela HAM yang terus berjuang mencari keadilan. Pemberian pangkat kehormatan kepada Prabowo dinilai tidak tepat mengingat sebagian besar rakyat Indonesia sedang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, terutama karena naiknya harga beras dan harga-harga sembako lainnya.
“Jokowi seharusnya fokus memikirkan nasib sebagian besar rakyat yang sedang mengalami kesusahan, bukan sibuk dengan langkah politik semacam ini,” ujar Halili Hasan dalam pernyataannya.
Baca Juga:
Pemberian pangkat kehormatan kepada Prabowo dinilai sarat pertimbangan politik dan kepentingan tertentu. Hal ini membuat Halili menyerukan agar Jokowi melakukan evaluasi ulang terhadap keputusan tersebut.
“Pemberian pangkat itu dinilai sarat pertimbangan dan kepentingan politik. Kami menuntut agar Jokowi mengevaluasi kembali pemberian bintang kehormatan kemiliteran untuk Prabowo,” tegas Halili Hasan.
Baca Juga:
Prabowo resmi menerima kenaikan pangkat secara istimewa di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI), Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu, 28 Februari 2024. Pangkat Prabowo naik dari Letnan Jenderal menjadi Jenderal Kehormatan Bintang Empat. Jokowi secara langsung memberikan pangkat Jenderal TNI (HOR) tersebut kepada Prabowo dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri.
Keputusan ini menjadi buah bibir di tengah masyarakat, dengan sejumlah pihak mengecamnya dan menyuarakan keprihatinan terhadap dampak politis dan moral yang mungkin timbul dari langkah tersebut.
(FZ/01)
MEDAN Kasus pencurian motor kembali terjadi di Kota Medan, yang semakin marak meskipun pihak Kepolisian telah melakukan patroli dan pena
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa penyebaran berita bohong atau hoaks melalui media digital hanya dapat diproses hukum jika
Hukum dan Kriminal
MERAUKE Kejaksaan Negeri (Kejari) Merauke menetapkan dan menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Santa Mari
Hukum dan Kriminal
JEMBER Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenkopo
Nasional
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencan
Pemerintahan
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, secara resmi melantik dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kep
Pemerintahan
SURABAYA Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil menangkap tiga pelaku penyebaran video hoaks dan deepfake berbasis kecerdasan buatan (AI) ya
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) terus mendalami dugaan korupsi dana stunting di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dengan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah akan mulai menerapkan kurikulum baru yang memasukkan pelajaran coding dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI)
Pendidikan
PEKANBARU Mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Pe
Hukum dan Kriminal
