JAKARTA -Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memprediksi bahwa puncak arus mudik Lebaran 2025 akan terjadi pada 28 hingga 30 Maret.
Untuk mengatasi potensi kemacetan dan lonjakan volume kendaraan, Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, menyampaikan beberapa kebijakan yang akan diterapkan selama masa arus mudik tersebut.
Salah satu kebijakan yang akan diterapkan adalah pelarangan operasional truk dengan sumbu tiga ke atas pada 28 hingga 30 Maret 2025. "Korlantas Polri akan merekomendasikan untuk tidak beroperasi bagi kendaraan sumbu tiga ke atas selama puncak arus mudik ini, termasuk juga saat libur bersama," ujar Agus dalam keterangannya pada Kamis (27/2/2025).
Baca Juga:
Selain itu, Polri juga berencana untuk menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) dan sistem ganjil-genap guna mengurangi kepadatan di jalur-jalur utama yang dilalui para pemudik.
DELI SERDANG Tim Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Kualanamu berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 6.527 ekor kupukupu (mati),
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa perubahan fungsi eks Pasar Aksara menjadi area kafe oleh pihak ketiga sud
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar lelang barang sitaan hasil tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum
Nasional
TAPTENG Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengintensifkan kegiatan Blue
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi membuka ajang bergengsi Indonesia Defence 2025 Expo and Forum di JIExpo K
Pemerintahan
BANGLI Dalam upaya menjaga situasi keamanan, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas di wilayah hukumnya, Polsek Bangli, Polres Bangli, Pol
Nasional
BANGLI Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif, Polsek Bangli Polres Bangli terus m
Nasional
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali bergerak, meski hanya naik tipis sebesar Rp1.000 dibanding hari sebelumnya
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, buka suara terkait polemik rencana Pemprov Sumut yang sempat menganggarkan Rp 860 juta untu
Pemerintahan
PAPUA BARAT Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah agar mencabut seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, Papua Bara
Nasional