Duterte Tak Hadir Langsung di Sidang ICC, Pengacara Sebutnya 'Diculik'

JAKARTA -Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, tidak hadir secara langsung dalam sidang awal di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pada Jumat (14/3). Sebagai gantinya, ia mengikuti persidangan melalui videolink untuk mendengarkan dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang ditujukan kepadanya terkait kampanye perang melawan narkoba yang telah menyebabkan ribuan korban jiwa.

Dalam sidang virtual tersebut, kuasa hukum Duterte mengklaim bahwa mantan presiden berusia 79 tahun itu telah "diculik" oleh ICC dan dibawa ke Den Haag tanpa persetujuan.

Pengacara Salvador Medialdea menyatakan bahwa Duterte telah "dipindahkan secara paksa" dan bahwa ini merupakan "ekstradisi di luar hukum."

Duterte, yang mengenakan jas biru dan dasi, tampak lemah dan mengantuk selama sidang singkat tersebut.

Namun, hakim ketua Iulia Motoc memutuskan untuk membiarkan Duterte mengikuti sidang secara in absentia dengan alasan kondisi kesehatannya dan perjalanan panjang ke Den Haag.

Dalam dakwaan yang disampaikan, ICC menuduh Duterte melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dalam kampanyenya yang keras melawan pengedar narkoba di Filipina.

Organisasi hak asasi manusia memperkirakan bahwa kebijakan ini telah menyebabkan kematian ribuan orang, sebagian besar dari kalangan miskin, seringkali tanpa bukti yang jelas.

Jaksa ICC mengklaim bahwa kejahatan tersebut merupakan bagian dari serangan luas dan sistematis terhadap penduduk sipil, yang telah menyebabkan kemungkinan puluhan ribu kematian.

Banyak keluarga korban, seperti Jane Lee (42), merasa bahwa persidangan ini adalah kesempatan untuk mendapatkan keadilan bagi orang-orang yang kehilangan keluarga akibat kebijakan tersebut.

Sidang selanjutnya dijadwalkan pada 23 September, di mana pengadilan akan memutuskan apakah dakwaan terhadap Duterte cukup kuat untuk dilanjutkan ke tahap persidangan penuh.

Para pendukung Duterte menganggap ini sebagai langkah yang didorong oleh konflik politik dengan keluarga Marcos yang saat ini berkuasa di Filipina.

Di sisi lain, demonstran anti-Duterte merasa optimis dengan harapan akan keadilan melalui proses hukum ini.

(cn/a)