Pemimpin Junta Myanmar Muncul Usai Gempa Dahsyat, Minta Bantuan Dunia

MYANMAR -Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, muncul di hadapan publik dan memberikan pernyataan langka setelah gempa berkekuatan magnitudo (M) 7,7 mengguncang Myanmar.

Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Sabtu (29/3/2025), ia meminta bantuan masyarakat internasional untuk menangani dampak bencana mematikan tersebut.

"Saya secara pribadi telah mengunjungi beberapa lokasi yang terkena dampak untuk menilai situasinya. Saya ingin meminta semua orang untuk bergandengan tangan dan mendukung misi penyelamatan yang sedang berlangsung," ujar Min Aung Hlaing.

Gempa yang terjadi pada Jumat (28/3) menyebabkan setidaknya 144 orang tewas dan 732 orang lainnya mengalami luka-luka.

Jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah seiring berjalannya operasi pencarian dan penyelamatan.

Dalam pernyataannya, Min Aung Hlaing mengonfirmasi bahwa pemerintahan junta militer telah mengumumkan keadaan darurat dan secara terbuka meminta bantuan dari berbagai negara serta organisasi kemanusiaan.

"Saya telah mengumumkan keadaan darurat dan meminta bantuan internasional," katanya.

Ia juga menyebut bahwa India telah menyatakan kesiapannya untuk mengirimkan bantuan.

Myanmar pun terbuka terhadap segala bentuk bantuan dari berbagai pihak untuk membantu rakyat yang terdampak bencana.

"Saya ingin menyampaikan undangan terbuka kepada organisasi dan negara mana pun yang bersedia datang dan membantu orang-orang yang membutuhkan di negara kita," tambahnya.

Seruan permintaan bantuan ini menunjukkan betapa parahnya dampak gempa bumi yang terjadi di Myanmar.

Di sisi lain, langkah ini juga mencerminkan situasi unik yang dihadapi oleh Min Aung Hlaing, yang saat ini menjadi subjek permintaan surat perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Sejak merebut kekuasaan pada 2021, junta militer Myanmar dipimpin oleh Min Aung Hlaing dan menghadapi kecaman luas dari komunitas internasional.

Jaksa agung ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan terhadapnya atas dugaan kejahatan terhadap kelompok minoritas Rohingya, dengan lebih dari 1 juta warga Rohingya yang telah dipindahkan secara paksa dari Myanmar.

Hingga kini, ICC masih mempertimbangkan permintaan tersebut.

Gempa bumi kali ini menjadi tantangan besar bagi Myanmar, yang tidak hanya berjuang menghadapi dampak bencana alam tetapi juga tengah berada dalam krisis politik berkepanjangan.

(dc/a)