Ia menegaskan bahwa permintaan pemerintah merupakan bentuk intervensi yang melanggar kebebasan berbicara dan tidak memiliki dasar hukum yang sah.
"Harvard berkomitmen melawan antisemitisme dan diskriminasi, sambil mempertahankan kebebasan akademik dan hak untuk protes damai," ujar Garber, dikutip oleh Reuters pada Rabu (16/4/2025).
Baca Juga:
Sebagai respons atas penolakan Harvard, pemerintahan Trump mengumumkan pembekuan dana hibah dan kontrak pemerintah senilai lebih dari 2 miliar dolar AS (setara Rp 36 triliun).
Baca Juga:
Hingga saat ini, belum ada kejelasan tentang rincian dana yang dibekukan, dan Harvard belum memberikan tanggapan resmi.
Langkah serupa juga diambil terhadap Universitas Columbia, yang menerima pemotongan dana senilai 400 juta dolar AS, sebagian besar untuk riset medis dan ilmiah.
Ketegangan Politik & Akademik Meningkat
Kontroversi ini mencerminkan ketegangan yang semakin dalam antara pemerintah federal dan dunia akademik, khususnya terkait isu Palestina, kebebasan berekspresi, serta batas intervensi negara terhadap institusi pendidikan.*
(km/a008)
BANDA ACEH Prestasi membanggakan kembali diukir oleh personel Polda Aceh Kali ini, Bripda Mentari Gitaputri Andika, anggota Satuan Brimo
Sosok
BELU Guna menjaga kebugaran dan kesiapan fisik selama penugasan, personel Satgas Pamtas RIRDTL Yonif 741/Garuda Nusantara (GN) melaksan
Nasional
DENPASAR Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke79, Polsek Denpasar Utara bersama Bhayangkari Ranting Denpasar Utara men
Nasional
DENPASAR Personel Quick Response (QR) Polsek Denpasar Selatan bersama Unit Intelkam (IK) dan petugas pengendali lapangan (Padal) bertind
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Korps Sabhara Baharkam Polri menggelar Sosialisasi Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) dan Objek Tertent
Hukum dan Kriminal
BANGLI Untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polsek Bangli, jajaran Polres Bangli, Polda Bali, mengin
Nasional
BATU BARA Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Labuhan Ruku, Soetopo Berutu, memberikan arahan dan penguatan kepada warga b
Nasional
BATU BARA Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Labuhan Ruku, Soetopo Berutu, didampingi oleh Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Ka
Nasional
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku turut berpartisipasi dalam kegiatan Zoom Meeting Pengendalian Overstaying Tahana
Nasional
JAKARTA Konflik perebutan pulau masih menjadi salah satu isu sensitif dalam penataan wilayah di Indonesia. Setelah polemik empat pulau a
Pariwisata
