Prabowo Ingin Program Pemerintah Bergerak Cepat, KSP Siapkan Langkah Pangkas Birokrasi
JAKARTA Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan akan mendorong pemangkasan birokrasi yang dinilai menghambat percepatan program prioritas Pr
NASIONAL
MEDAN – Pemerintah Kota Medan akan menyempurnakan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan Nomor 500.7.1/1540 tentang Penataan Lokasi dan Pengelolaan Limbah Penjualan Daging Nonhalal.
Keputusan itu disampaikan setelah ribuan pedagang dan konsumen daging babi menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota Medan, Kamis, 26 Februari 2026.
Aksi yang tergabung dalam Aliansi Aksi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan tersebut menilai surat edaran itu diskriminatif, terutama karena mencantumkan frasa "daging nonhalal". Massa meminta agar kebijakan tersebut dicabut.Baca Juga:
Setelah perwakilan massa berdialog lebih dari dua jam dengan jajaran pemerintah kota, Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, menyatakan pihaknya akan melakukan pembahasan ulang untuk penyempurnaan edaran tersebut.
"Kami akan melakukan pembahasan untuk penyempurnaan lagi," ujar Zakiyuddin kepada massa aksi.
Ia menegaskan pedagang daging babi tetap dapat berjualan seperti biasa sembari menunggu hasil evaluasi kebijakan.
Kapolrestabes Medan, Jean Calvijn Simanjuntak, memastikan pihak kepolisian akan menjamin keamanan para pedagang. "Kami memastikan pedagang bisa kembali berjualan dan situasi tetap kondusif," katanya.
Sebelumnya, massa aksi menilai penjualan daging babi di Kota Medan telah mengikuti aturan, termasuk pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) resmi milik pemerintah daerah.
Mereka juga menyoroti kontribusi sektor tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa membubarkan diri setelah mendengar pernyataan pemerintah kota yang menjamin pedagang dapat kembali berjualan.*
(mi/dh)
JAKARTA Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan akan mendorong pemangkasan birokrasi yang dinilai menghambat percepatan program prioritas Pr
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bobby Adhityo Rizaldi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah asosiasi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyampaikan kelu
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) mengenai dugaan penggel
EKONOMI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat pasokan serta memastikan dist
EKONOMI
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut Indonesia memiliki peluang besar menjadi episentrum baru peradaban modern dunia Isl
AGAMA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran DE
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif pajak meski tengah berupaya meningkatkan penerimaan negara. Menteri Keuangan Purb
EKONOMI
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menilai media memiliki peran penting dalam mempe
NASIONAL
OlehDr. H. Taqwaddin, S.H., S.E., M.S.NILAI utama dan pertama para Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah independensi. Hal in
OPINI