Ketegangan Meningkat: Pakistan Usir Pejabat India, Tutup Wilayah Udara

INDIA -Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesawat yang dimiliki atau dioperasikan oleh India.

Keputusan ini diambil setelah serangan bersenjata di Pahalgam, Jammu dan Kashmir, yang menewaskan 26 orang pada 22 April 2025, meningkatkan ketegangan antara kedua negara.

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada Kamis (24/4/2025), Kantor Perdana Menteri Pakistan mengungkapkan bahwa Penasihat Pertahanan India di Islamabad telah dinyatakan persona non grata dan diminta segera meninggalkan Pakistan.

Selain itu, Pakistan juga membatalkan seluruh visa yang telah dikeluarkan untuk warga negara India, kecuali bagi peziarah Sikh, dan menutup sepenuhnya perbatasan darat Wagah.

"Semua pergerakan dari India melalui perbatasan Wagah dihentikan tanpa pengecualian, dan seluruh aktivitas perdagangan, termasuk melalui negara ketiga ke India, juga dihentikan," kata pernyataan tersebut.

Langkah ini diambil menyusul insiden tragis di Pahalgam, yang merupakan serangan paling mematikan terhadap warga sipil di wilayah Kashmir dalam 25 tahun terakhir.

Meskipun tidak ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut, India menuduh Pakistan terlibat dalam insiden ini. Sebagai tanggapan, India juga melakukan serangkaian langkah diplomatik, termasuk menangguhkan Perjanjian Perairan Indus 1960 dan menarik sebagian staf diplomatik dari Islamabad.

Pakistan mengeluarkan peringatan keras kepada India terkait masalah air, dengan mengatakan bahwa setiap upaya untuk memblokir atau mengalihkan aliran air yang menjadi hak Pakistan berdasarkan Perjanjian Perairan Indus akan dianggap sebagai tindakan perang. "Kami akan merespons dengan seluruh kekuatan negara," tegas pernyataan dari Kantor Perdana Menteri.

Ketegangan antara India dan Pakistan terkait Kashmir sudah berlangsung lama, dengan masing-masing negara saling menuduh mendukung kelompok pemberontak di wilayah tersebut.

Pakistan mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Kashmir, sementara India menganggap wilayah tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari negaranya.*

(bs/J006)